Banyak Ijazah Pelajar di Jakarta Tertahan di Sekolah, Heru Budi Diminta Turun Tangan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyelesaikan fonemena banyaknya ijazah pelajar yang tertahan di sekolah akibat tak mampu menyelesaikan iuran pendidikan.

Dampaknya mereka kesulitan untuk bersaing di bursa kerja karena ketiadaan ijazah sebagai syarat melamar kerja.

“Untuk menjadi perhatian Pak Pj, apa yang direkomendasikan oleh komisi E tadi tentang fenomena begitu banyaknya ijazah anak yang sudah lulus sekolah tapi masih ditahan, yang berakibat mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja,” kata Jhonny pada Rabu (27/9/2023).

Hal itu dikatakan Jhonnya saat menyampaikan interupsi ketika rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Jaga Netralitas ASN Satpol PP DKI Jelang Pemilu 2024, Arifin: Ada Sanksi Jika Melanggar

Rapat itu mengagendakan penyampaian akhir pidato Pj Gubernur DKI Jakarta terhadap Raperda Perubahan APBD 2023.

“Sebagai catatan, Indonesia adalah negara kesejahteraan di mana negara harus bertanggung jawab terhadap warga negaranya ketika mereka mendapat masalah terutama dalam hal sosial,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Setelah mencanangkan bahwa wajib belajar adalah 12 tahun, kata dia, konsekuensinya adalah tidak ada pihak yang bisa menghambat ketika anak bisa mengakses sekolah.

Oleh karena itu, kepada Heru dia meminta agar bergerak cepat, out of the box atau mencari cara lain seperti yang selama ini dilakukan sang mentor, yaitu Presiden RI Joko Widodo.

Baca juga: Heru Budi Hartono Bakal Ajukan Tarif TransJakarta ke Bandara Cuma Rp5.000 ke DPRD DKI Jakarta

Baca juga: Kepsek SDN Petukangan Utara Bantah Siswi SD yang Tewas Terjatuh dari Lantai 4 Korban Bullying

“Agar ijazah jni secepatnya bisa diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dengan konsekuensi. Pemrov harus memberikan subsidi kepada sekolah swasta itu,” imbuhnya.

Sebagai perbandingannya, lanjut dia, hampir 70 persen anak kelas menengah atau orang mampu bisa masuk ke sekolah negeri secara gratis.

Sedangkan warga prasejahtera seperti penjual nasi uduk, sopir angkot, pengemudi ojek online, mereka masuk ke sekolah swasta dan harus bayar pula, sehingga mereka tidak mampu membayar.

“Besar harapan saya bahwa ini adalah akumulasi dari pengumpulan ijazah di masa kepemimpinan yang lalu, saya yakin dan percaya Pak Pj mampu menyelesaikan ini,” ucapnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.