Pemilu 2024
ASN di 10 Provinsi Ini Berpotensi Tidak Netral di Pemilu 2024
KPU berharap pemerintah daerah di sepuluh provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi soal netralitas ASN melakukan pencegahan dengan ketat
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Feryanto Hadi
"Pemasangan alat peraga itu kami harapkan juga tidak melanggar peraturan daerah setempat. Misalnya, yang tidak diperbolehkan yang ada dalam peraturan walikota, peraturan bupati, dan juga peraturan gubernur yang ada," tutup dia.
KPU Perintah Satpol PP
Tahapan pemilu belum dimulai bakal caleg 2024 di DKI Jakarta sudah menebar baliho di sepanjang jalan, itu sudah melanggar dan akan dicopot.
Sejumlah jalan di Jakarta telah terpasang bendera berbagai macam partai dan spanduk bakal calon legislatif (Bacaleg).
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta tidak bisa menindak bendera partai dan spanduk Bacaleg kalau belum ada aduan atau keluhan dari masyarakat.
Menanggapi itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata mengatakan, saat ini tahapan pemilihan umum (Pemilu) belum dimulai.
Baca juga: Pendaftaran Bakal Caleg Diwarnai Aksi Nyawer, KPU Sesalkan Aksi Tersebut
Sehingga, atribut dan alat peraga milik partai ataupun Bacaleg bisa dicopot oleh Satpol PP dan Dinas terkait.
"Kalau ada hal-hal yang menyangkut, mengganggu estetika dan pemandangan, ya saya rasa dinas terkait bisa melakukan eksekusi itu," ucapnya belum lama ini di Balai Kota.
Menurutnya, KPU DKI sudah berkoordinasi dengan Satpol PP DKI Jakarta untuk membahas penindakan artribut di jalanan.
Namun, Wahyu mengaku bakal mengadakan pertemuan lagi dengan Satpol PP DKI agar kerjasamanya berjalan baik saat Pemilu 2024 berlangsung.
"Kita kemarin sudah koordinasi dengan Satpol PP. Memang nanti akan ada koordinasi lanjutan untuk membahas hal tersebut," tegasnya.
"Tinggal nanti bagaimana dalam tanda petik tetap bisa melakukan sosialisasi tanpa menganggu estetika yang ada di DKI Jakarta," sambungnya.
Baca juga: KPU Karawang Sudah 80 Persen Lakukan Verifikasi Administrasi Bacaleg Pemilu 2024
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI bertemu dengan PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Senin (19/6/2023).
Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menjelaskan, pertemuan itu untuk perkenalan dengan PJ Gubernur karena pengurus KPU hampir semua baru.
"Kami juga membicarakan tadi mengenai tahapan pemilu, laporan ya bahwa yang sedang berjalan apa, tahapannya apa yang akan dilakukan," tuturnya.
Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
![]() |
---|
Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
![]() |
---|
DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
![]() |
---|
Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.