Pemilu 2024

ASN di 10 Provinsi Ini Berpotensi Tidak Netral di Pemilu 2024

KPU berharap pemerintah daerah di sepuluh provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi soal netralitas ASN melakukan pencegahan dengan ketat

Warta Kota/ Yolanda Putri Dewanti
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty s 

"Pemasangan alat peraga itu kami harapkan juga tidak melanggar peraturan daerah setempat. Misalnya, yang tidak diperbolehkan yang ada dalam peraturan walikota, peraturan bupati, dan juga peraturan gubernur yang ada," tutup dia. 

KPU Perintah Satpol PP 

Tahapan pemilu belum dimulai bakal caleg 2024 di DKI Jakarta sudah menebar baliho di sepanjang jalan, itu sudah melanggar dan akan dicopot. 

Sejumlah jalan di Jakarta telah terpasang bendera berbagai macam partai dan spanduk bakal calon legislatif (Bacaleg).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta tidak bisa menindak bendera partai dan spanduk Bacaleg kalau belum ada aduan atau keluhan dari masyarakat.

Menanggapi itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata mengatakan, saat ini tahapan pemilihan umum (Pemilu) belum dimulai.

Baca juga: Pendaftaran Bakal Caleg Diwarnai Aksi Nyawer, KPU Sesalkan Aksi Tersebut

Sehingga, atribut dan alat peraga milik partai ataupun Bacaleg bisa dicopot oleh Satpol PP dan Dinas terkait.

"Kalau ada hal-hal yang menyangkut, mengganggu estetika dan pemandangan, ya saya rasa dinas terkait bisa melakukan eksekusi itu," ucapnya belum lama ini di Balai Kota.

Menurutnya, KPU DKI sudah berkoordinasi dengan Satpol PP DKI Jakarta untuk membahas penindakan artribut di jalanan.

Namun, Wahyu mengaku bakal mengadakan pertemuan lagi dengan Satpol PP DKI agar kerjasamanya berjalan baik saat Pemilu 2024 berlangsung.

"Kita kemarin sudah koordinasi dengan Satpol PP. Memang nanti akan ada koordinasi lanjutan untuk membahas hal tersebut," tegasnya.

"Tinggal nanti bagaimana dalam tanda petik tetap bisa melakukan sosialisasi tanpa menganggu estetika yang ada di DKI Jakarta," sambungnya. 

Baca juga: KPU Karawang Sudah 80 Persen Lakukan Verifikasi Administrasi Bacaleg Pemilu 2024

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI bertemu dengan PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Senin (19/6/2023).

Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menjelaskan, pertemuan itu untuk perkenalan dengan PJ Gubernur karena pengurus KPU hampir semua baru.

"Kami juga membicarakan tadi mengenai tahapan pemilu, laporan ya bahwa yang sedang berjalan apa, tahapannya apa yang akan dilakukan," tuturnya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved