Viral Media Sosial

Tak Sepakat dengan Rizal Ramli, Susi Pudjiastuti Ungkap Alasan Banyaknya Proyek Gagal di Era Jokowi

Tak Sepakat dengan Rizal Ramli, Susi Pudjiastuti Ungkap Alasan Banyaknya Proyek Gagal di Era Jokowi, Mulai dari Tesla hingga Aramco

Editor: Dwi Rizki
Susi Pudjiastuti
Susi Pudjiastuti diapit Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan serta Zulkifli Hasan di pernikahan Kiky Saputri pada Sabtu (28/1/2023) 

Tapi, diketahui belakangan ini ternyata langkah tersebut ditunda oleh Tesla.

Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak khawatir.

Pada Maret 2023, Luhut mengatakan bahwa negosiasi dengan CEO Tesla Elon Musk sudah mengalami kemajuan.

Negosiasi tersebut juga mengisyaratkan adanya titik terang soal investasi Tesla ke Indonesia.

Namun, diketahui bahwa investasi Tesla beralih ke negara tetangga, yakni Thailand.

Kemudian, Tesla juga mendirikan kantor di Malaysia dan nampaknya juga akan berlanjut ke investasi.

"Maksud saya, jika Anda tidak bisa berinvestasi di Indonesia untuk saat ini, tidak masalah dan Elon juga sangat berterima kasih kepada kami," kata Luhut, dikutip dari CEO Forum of ASEAN Bloomberg, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Luhut menambahkan, Elon memberikan pesan yang sangat jelas terkait kondisi perekonomian secara global.

Selain itu, Tesla juga memiliki kekhawatiran dengan berlebihnya kapasitas di industri kendaraan listrik.

Sehingga, mereka tidak akan melakukan pengeluaran dalam jumlah besar untuk satu tahun atau dua tahun ke depan.

"Bahkan, mereka menunda investasinya di Meksiko. Sebab, jika saya tidak salah, produksi mereka 3 juta unit. Tapi, pasar hanya bisa menyerap sekitar satu koma sekian juta saja.

Luhut mengatakan, Tesla tetap melihat Indonesia sebagai prioritas untuk berinvestasi.

Musk akan mengunjungi Indonesia pada Oktober 2023 untuk melakukan pembicaraan antara pemerintah dan layanan internet satelitnya, yakni Starlink.

Dengan layanan tersebut, menurut Luhut, dapat membantu menghubungkan daerah-daerah pedesaan di Indonesia, terutama di bagian timur, untuk akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan.

3. Gagal Kerja Sama dengan Aramco, Ini Alasan Pertamina

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan alasan pihaknya tak melanjutkan kerja sama dengan Saudi Aramco dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap, Jawa Tengah.

Menurut dia, kerja sama tersebut batal akibat tak tercapainya titik temu mengenai valuasi kilang tersebut.

“Jadi permasalahannya dari perbedaan valuasi. Bagaimana valuasi menilai dari eksisting kilang Cilacap ini ada perbedaan harga 1,1 miliar dollar AS. Itu kalau dibandingkan dengan nilai buku, itu kan aset BUMN,” ujar Nicke dikutip dari Kompas.com saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (29/6/2020).

Nicke menjelaskan, pihaknya tak mungkin melanjutkan kerja sama tersebut karena angka yang ditawarkan Saudi Aramco jauh di bawah valuasi yang ditetapkan perseroannya.

“Jadi itu tidak mungkin kita bisa lepas karena di bawah nilai buku yang angkanya sebesar itu tentu akan bahaya. Oleh karena itu kita sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kita putus pisah baik-baik di akhir April,” kata Nicke.

Saat ini, lanjut Nicke, ada beberapa investor yang tertarik menanamkan modalnya di proyek tersebut.

Sayangnya, dia enggan merinci dari mana asal investor tersebut.

“Ini sudah mulai ada dua investor yang serius. Ada beberapa lagi yang sedang approach, ya kita akan lakukan proses pemilihan lagi,” ucap dia.

Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap sudah digagas sejak 2015 dengan ditandatanganinya Heads of Agreement (HOA) antara Pertamina dengan Saudi Aramco pada November 2015.

Proyek ini diperkiraan akan menelan investasi mencapai 5,5 miliar dollar AS.

Rencananya kapasitas proyek RDMP Cilacap ini akan bertambah menjadi 400.000 barrel per hari dengan hasil produk yang memenuhi spesifikasi Euro V, petrokimia dasar (basic petrochemical), dan Group II Base Oil untuk pelumas.

4. Jika Proyek Rempang Eco City Gagal, Indonesia Rugi Segini 

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ngotot melanjutkan proyek Rempang.

Menurutnya proyek tersebut bernilai fantastis dan justru akan merugikan negara dan warga apabila gagal.

Bahlil pun menyebut investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Bahlil, pada Senin (18/9/2023).

"Investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. FDI (Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing) global terbesar itu sekarang ada di negara tetangga, bukan di negara kita," ucap Bahlil.

"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," imbuhnya.

Menurut Bahlil, jika proyek di Rempang ini gagal maka Indonesia dan warga justru mengalami kerugian besar.

Baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi tersebut tidak berhasil direalisasikan.

Bahlil mengatakan bahwa investasi di Rempang tersebut totalnya mencapai Rp 300 triliun lebih.

Sementara di tahap pertama nilainya sudah mencapai Rp 175 triliun.

"Ini investasinya total Rp 300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," tegasnya.

Dikatakan Bahlil, seluas 17 ribu hektare pulau Rempang akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan.

Di antaranya 1mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Pasalnya inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Untuk tahap awal, Bahlil bilang kawasan ini sudah diminati oleh perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok.

Di mana perusahaan tersebut berencana akan berinvestasi senilai 11,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 174 triliun sampai dengan 2080. (dwi)

Baca Berita Warta Kota lainnya di Google News

Sumber: WartaKota
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved