Menteri LHK Akui PLTU Jadi Salah Satu Sumber Polusi Udara di Jakarta

Kota Jakarta bahkan menjadi salah satu kota terpolusi di dunia.

Berdasarkan data Global Energy Monitor, terdapat 16 PLTU berbasis batu bara yang berada tak jauh dari Jakarta.

Antara lain, sebanyak 10 PLTU berada di Banten, sedangkan enam PLTU berada di Jawa Barat.

Baca juga: Ditinggal Anies, Polusi Udara Jakarta Kian Parah, Pakindro: Mirip Gotham City

Berikut daftar 16 PLTU batu bara di sekitar Jakarta per 10 Agustus 2023:

1. PLTU Banten Suralaya: 8 unit - 4.025 mw
2. PLTU Cemindo Gemilang: 1 unit - 60 mw
3. PLTU Pelabuhan Ratu: 3 unit - 1.050 mw
4. PLTU Merak: 2 unit - 120 mw
5. PLTU Cilegon PTIP: 1 unit - 40 mw
6. PLTU Jawa-7: 2 unit - 1.982 mw
7. PLTU Banten Labuan: 2 unit - 600 mw
8. PLTU DSS Serang: 4 unit - 175 mw
9. PLTU Banten Lontar: 3 unit - 945 mw
10. PLTU Cikarang Babelan: 2 unit - 280 mw
11. PLTU FAJAR: 1 unit - 55 mw
12. PLTU Pindo-Deli-II: 1 unit - 50 mw
13. PLTU Indo Bharat Rayon: 1 unit - 36,6 mw
14. PLTU Purwakarta Indorama: 2 unit - 60 mw
15. PLTU Banten Serang: 1 unit - 660 mw
16. PLTU Bandung Indosyntec: 1 unit - 30 mw

Kasus polusi di Jakarta juga disoroti produser film sekaligus pengusaha, Willawati.

Lewat status twitternya @willawati, pada Selasa (15/8/2023). Willawati mengungkapkan pemerintah kini tengah menghadapi pilihan sulit terkait pengelolaan PLTU yang mengepung Ibu Kota.

Sebab, pemilik PLTU disampaikannya merupakan orang-orang dekat Istana.

"Pemerintah saat ini menghadapi pilihan sulit karena pemilik tambang batubara dan pemilik PLTU rata-rata orang dekat," ungkap Willawati.

Dijelaskannya, Pulau Jawa sebenarnya sudah over supply, tapi karena sudah ada PPA (Power Purchase Agreement), kontrak tidak bisa sembarangan diputus atau dikurangi.

Bagi IPP (Independen Power Producer) Developer lanjutnya, tentu semua perhitungan sudah dibuat sesuai kontrak 25 tahun tersebut.

Pilihan jangka pendek dan paling memungkinkan saat ini Pemerintah minta PLTU yang kualitas polusinya tinggi dimatikan.

Selanjutnya, jumlahnya dihitung sesuai kapasitas over supply dan dibayar ke IPP Developer sesuai PPA atau mungkin hanya pembayaran komponen A, B dan E saja tanpa C dan D atau tanpa C saja.

"Akan lebih mudah untuk mematikan PLTU yang dimiliki PLN. Harga yang mahal untuk membeli udara bersih saat ini. Tapi mungkin paling murah dibanding biaya rumah sakit," ungkap Willawati.

"Semua hal tersebut tidak segampang yang disampaikan karena banyak aspek hukum yang harus mendukung," jelasnya.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menduga ada yang menunggangi isu polusi udara di Jakarta untuk memojokkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di barat Pulau Jawa.

“Terkait PLTU yang disebutkan sebagai penyebab polusi Jakarta di mana sebelumnya belum pernah disebutkan sama sekali dalam kajian BMKG maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saya pikir ini ada agenda setting yang dibuat,” katanya dalam sebuah diskusi dengan tema Solusi Polusi Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, banyak berita bohong/hoax yang disebarkan seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten.

“Nah itu bukan gambar satelit, melainkan semacam simulasi yang sengaja dibuat-buat untuk membingungkan kita dan gak jelas siapa yang buat, itu hoax,” terangnya.

Baca juga: Berharap Segera Diatasi, Fairuz A Rafiq Prihatin Polusi Udara di Jakarta Sedang Tidak Baik-baik Saja

Agus menjelaskan, yang paling jelas polusi di Jakarta ini penyebabnya adalah transportasi.

“Bahkan Presiden dan Menteri LHK juga menyatakan hal itu. Meski PLTU ada karbon yang dihasilkan, tapi bukan menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta,” jelasnya.

Pemerintah, jelasnya, sudah melakukan kesepakatan di Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El-Sheikh, Mesir.

Menurutnya, Pemerintah telah menyepakati dengan badan-badan internasional termasuk rencana memensiunkan PLTU demi transisi energi.

“Nah sekarang kalau kita ada perjanjian multilateral seperti itu, ada pihak-pihak yang menunggangi supaya barang dagangannya laku, sehingga memanfaatkan isu polusi seperti sekarang ini. Tapi yang jelas gambar-gambar itu confirm simulasi, bukan hasil tangkapan satelit,” terangnya.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa langsung memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara begitu saja.

Pemerintah Indonesia, sepakat untuk memensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap sesuai road map dan mempertimbangkan kemampuan finansial.

“Jika dipaksakan, bisa mati listrik kita. Pada sejumlah konferensi internasional saya sudah bicara soal itu,” katanya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.