Berita Nasional

Amien Rais Desak KPK Usut Korupsi Anak Jokowi, Ruhut: Dia Gak Berani di BAP Takut Dibui 7 Tahun

Politisi PDIP yang juga advokat Ruhut Sitompul mengatakan Amien Rais dan Rizal Ramli tidak berani jadi saksi pelapor tudingan korupsi anak Jokowi

TRIBUN MEDAN
Ruhut Sitompul mengenakan seragam PDIP saat kampanye akbar Djarot-Sihar di Kabupaten Asahan, Minggu (30/4/2018). Politisi PDIP yang juga advokat Ruhut Sitompul mengatakan Amien Rais dan Rizal Ramli tidak berani jadi saksi pelapor tudingan korupsi anak Jokowi, karena bisa terancam bui 7 tahun 

"Seharusnya sudah bisa melanjutkan laporan itu," tutur Ubedillah.

Baca juga: Ketika Amien Rais Desak KPK Usut Tuntas Kasus KKN Anak Presiden, Megawati Minta Jokowi Bubarkan KPK

Sebelumnya, KPK telah menyatakan, indikasi dugaan tindak pidana korupsi dua putra Presiden Joko Widodo yang dilaporkan Ubedillah pada 10 Januari 2022, masih sumir.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, hingga saat ini Ubed belum memiliki informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Sejauh ini indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir tidak jelas,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (19/8/2022).

Ghufron menambahkan, Ubed sebagai pelapor juga belum mengajukan data pendukung dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dalam dugaan korupsi yang dilaporkan.

Menurut Ghufron, para pihak yang dilaporkan, belum menjadi penyelenggara negara saat peristiwa tersebut.

Sehingga, hubungan mereka merupakan keperluan bisnis.

Baca juga: Viral Video Amien Rais Ganti Kalimat Adzan Demi Tumbangkan Jokowi, Ajak Dibaca Saat Subuh dan Dzuhur

“Jadi mohon maaf yang dilaporkan atas perbuatan yang perbuatan itu dilakukan pada saat itu oleh orang-orang yang bukan penyelenggara negara,” kata Ghufron.

Ghufron mengatakan, pihaknya juga telah melakukan verifikasi atas laporan yang diajukan Ubed pada 26 Januari 2022. KPK juga telah meminta Ubed memberikan data pendukung yang bisa membuat laporan tersebut ditindaklanjuti.

“Saya kira itu sehingga sampai saat ini pengaduannya masih diarsipkan karena memang tidak ada daya dukung lebih lanjut,” tutur Ghufron.

Adapun laporan Ubed yang dimaksud terkait perusahaan PT SM yang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan pada 2015.

Baca juga: Denny Siregar dan Ruhut Sitompul Dituding Warganet Sebar Hoaks Prabowo Tidur Saat Bertemu Jokowi

Namun, saat proses hukum berjalan, Mahkamah Agung menyatakan PT SM hanya harus membayar Rp 78 miliar.

Peristiwa itu disebut terjadi pada Februari 2019, setelah kedua anak Jokowi membuat perusahaan bersama petinggi PT SM.

Ubedillah lantas menduga bahwa dugaan KKN dan TPPU yang melibatkan Kaesang, Gibran, dan petinggi PT SM itu sudah jelas.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved