Jokowi Target APBN 2024 Defisit Rp522,8 T, Said Didu: Tetap Semangat Menambah Utang di Akhir Jabatan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menuliskan pesan menohok terkait pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko WIdodo (Jokowi) soal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024.

Dalam pembacaan Nota Keuangan RUU APBN 2024 di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu (16/8/2023), Jokowi menargetkan APBN 2024 defisit Rp522,8 Triliun atau 2,29 persen dari PDB.

Jokowi menjelaskan, defisit tersebut berasal dari pendapatan negara pada tahun 2024 yang dirancang sebesar Rp 2.781,3 triliun.

Pernyataan Jokowi tersebut pun ditanggapi pedas Said Didu.

Dirinya menuliskan kalimat sarkas kepada Jokowi agar tetap semangat menambah utang di akhir masa jabatan.

Baca juga: Momen Ketika Prabowo Disambut Riuh Gemuruh Tamu Undangan Upacara 17 Agustus 2023 di Istana Negara

Baca juga: Patung Soekarno Senilai Rp10 Triliun Dibangun Tahun Depan, Said Didu: Uang Rakyat Dihambur-hamburkan

"Tetap semangat untuk menambah utang di akhir masa jabatan," tulis Said Didu lewat status twitternya @msaid_didu pada Kamis (17/8/2023).

Pernyataan Said Didu itu merujuk status Ekonom Bright Insitute, Awalil Rizky lewat akun twitter @AwalilRizky pada Kamis (17/8/2023).

Dalam postingannya,  Awalil memaparkan rasio defisit APBN sepanjang kepemimpinan Jokowi yang semula sebesar 2,32 persen menjadi 3,53 persen. 

"RAPBN 2024 menargetkan defisit Rp522,8 Triliun atau 2,29 persen dari PDB. Jika tercapai akan mempertahankan capaian 2022-23, setelah terdampak covid 2020-21," tulis Awalil.

"Bagaimanapun, rata-rata rasio defisit era Pemerintahan Jokowi I (2,32 persen) dan Jokowi II (3,53 persen) lebih lebar dari era sebelumnya," jelasnya.

Beragam tanggapaan pun dituliskan masyarakat.

Pro dan kontra pun mengisi kolom komentar postingan Ekonom Bright Insitute itu.

Jokowi Targetkan Defisit APBN 2024 Rp 522,8 Triliun

Dikutip dari Kontan, pemerintah nampaknya akan terus memegang janji untuk membawa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB).

Wajar saja, ini sesuai dengan mandat yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.