Polusi di Jakarta Sudah 'Memakan Korban', PSI Minta Pemprov DKI Harus Patuhi Arahan Presiden Jokowi

Oleh karena itu, Nirwono mengusulkan tiga fokus penanganan polusi tinggi di Jakarta.

Baca juga: BI Optimistis WFH Tidak akan Ganggu Ekonomi di Jakarta karena Pernah Dilakukan Saat Pandemi Covid-19

Pertama, pemerintah perlu melakukan pengembangan transportasi publik yang terpadu dalam jangka panjang dan ideal untuk masyarakat.

"Termasuk pengadaan bus listrik dalam jumlah besar. Pada akhirnya semua bus dan armada angkutan umum (diarahkan) berbasis energi baru terbarukan atau tidak harus listrik, semua bisa biogas, hidrogen, hibrid," jelas Nirwono.

Kedua, pembatasan kendaraan pribadi yang berlalu lalang ke pusat kota.

Caranya adalah dengan menerapkan perluasan ganjil genap kendaraan se-Jabodetabek, baik yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM), fosil, maupun listrik.

"Juga, penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) untuk semua kendaraan pribadi terutama di pusat kota dan di jalan-jalan utama atau protokol," terang Nirwono.

Baca juga: Pemprov DKI Menaruh Asa pada Kendaraan Listrik, Polusi Udara Turun 45 Persen Tahun 2030

Nirwono juga memandang pemerintah perlu melakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan putaran (u-turn) pada saat jam padat, serta peniadaan parkir liar dan parkir di tepi jalan. 

"Juga, pembatasan mobilitas warga dan pengaturan hari atau jam kerja (WFH)," ungkap dia. 

Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu melakukan pembenahan ulang tata ruang kota di wilayah Jabodetabek.

Misalnya, dengan menyediakan hunian vertikal yang terjangkau bagi pekerja, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok muda di pusat dan pengembangan transit oriented development (TOD) di titik simpul transportasi massal.

"Pembangunan trotoar dan jalur sepeda ke permukiman di sekitar koridor transportasi massal, perluasan ruang terbuka hijau (RTH) dan perbanyak penanaman pohon peneduh," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Menaruh Asa pada Kendaraan Listrik, Polusi Udara Turun 45 Persen Tahun 2030

Nirwono berujar, upaya-upaya itu dipandang perlu dilakukan lantaran 75 persen polusi udara di Jakarta disumbang dari sektor transportasi.

Bagaimana tidak, ungkap dia, 90 persen mayoritas warga menggunakan transportasi pribadi, sementara 10 persen sisanya kendaraan umum. 

"Dengan komposisi pengendara motor 21 juta, dan pengendara mobil empat juta setiap harinya," tutur Nirwono.

"Jadi sektor transportasi yang harus dibenahi total, di samping transformasi hijau PLTU atau batu bara di Muara Angke dan sekitar Jakarta ke energi baru terbarukan," pungkas Nirwono.