Berita Jakarta

KJP Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Golkar DKI Usul Diganti Program Sekolah Gratis

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengkritisi program bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dikeluarkan Pemerintah DKI Jakarta.

Istimewa
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan agar program KJP dialihkan menjadi sekolah gratis di negeri maupun swasta. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengkritisi program bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dikeluarkan Pemerintah DKI Jakarta.

Partai bergambar pohon beringin itu menemukan banyak masalah dalam implementasinya di lapangan.

“KJP tidak tepat sasaran, banyak permasalahan, tidak merata, dan tidak adil. Fakta di lapangan, ada satu keluarga empat anaknya dapat, dan ada banyak keluarga yang satu pun tidak dapat,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco saat rapat Banggar pada Kamis (3/8/2023) malam.

Baco menyarankan, program tersebut hendaknya diganti dengan sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun di swasta.

Baca juga: Banyak Tidak Sesuai Sasaran, Sekda DKI Jakarta Amini Banyak Temui Masalah di KJP

Pengalihan program itu bisa menjadi salah satu solusi dari polemik KJP yang tidak kunjung selesai.

“Kalau saja sekolah negeri gratis, sekolah swasta gratis khususnya C dan D maka tidak ada lagi ijazah yang tertahan. Tidak ada lagi keluhan tiap tahun, tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Ini bisa kita wujudkan,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, usulan itu juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mewujudkan amanat wajib belajar 12 tahun.

Dia mengingatkan, bahwa pemerintah telah memiliki regulasi tentang wajib belajar 12 tahun.

Baca juga: Inspektorat DKI Ancam Cabut KJP Siswa Jika Orangtua Tidak Gunakan untuk Keperluan Sekolah

Baca juga: Heru Budi Hartono Cabut KJP Dua Pelajar yang Tawuran: Pengawasan Orangtua Harus Diperketat

“Tapi sampai sekarang belum bisa kita wujudkan hal itu,” imbuh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Hingga kini, kata dia, Baco bersama rekannya di Komisi E tengah berkoordinasi dan mengkaji usulan tersebut dengan dinas terkait.

Dia berharap, usulan ini dapat direalisasikan untuk kepentingan masyarakat.

“Komisi E dengan Dinas Pendidikan sedang menghitungnya, ternyata dengan KJP kami stop (hentikan), dialihkan saja kepada biaya sekolah gratis, tidak ada lagi permasalahan yang timbul,” pungkasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved