Banyak Tidak Sesuai Sasaran, Sekda DKI Jakarta Amini Banyak Temui Masalah di KJP

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengamini, banyak menemui masalah di Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Salah satunya adalah penerimanya tidak sesuai sasaran pemerintah daerah.

“Karena banyak info setelah dicek ternyata betul KJP belum sepenuhnya tepat sasaran. Jadi ada yang status sosial mampu atau termasuk orang kaya bahkan dapat juga bansos, mendapatkan itu,” kata Joko saat rapat Banggar DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/8/2023) malam.

“Artinya ada masalah di data kita saat ini sedang melakukan perbaikan data karena itu melibatkan Disdik, Dukcapil, KPKP, Dinsos, dan satu lagi DPPAPP,” sambungnya.

Menurut Joko, sejauh ini yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah memperbaiki data penerima.

Baca juga: Heru Budi Hartono Gertak Pelajar SMPN 188, Cabut KJP dan DO Siswa yang Tawuran dan Narkoba

Baca juga: Inspektorat DKI Ancam Cabut KJP Siswa Jika Orangtua Tidak Gunakan untuk Keperluan Sekolah

Dengan begitu, tak ada lagi duplikasi penerima KJP dan KJMU dan bantuan lainnya di kemudian hari.

Nantinya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi dasar penerima bantuan akan diperbaru.

Apalagi Dinsos juga mendapati banyak data di luar DTKS yang menerima bantuan dari daerah.

“Nah dari data ini yang sedang kami lakukan pembenahan, kami punya target waktu November bisad selesaikan sehingga nanti pada saat mau ambil kebijakan, apakah itu KJP atau bansos lainnya itu mengacu pada satu data. Oleh karena itu dalam waktu dua atau tiga bulan ke depan kami sudah punya data itu,” pungkasnya.

Baca juga: Heru Budi Hartono Cabut KJP Dua Pelajar yang Tawuran: Pengawasan Orangtua Harus Diperketat

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengkritisi program bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dikeluarkan Pemerintah DKI Jakarta.

Partai bergambar pohon beringin itu menemukan banyak masalah dalam implementasinya di lapangan.

“KJP tidak tepat sasaran, banyak permasalahan, tidak merata, dan tidak adil. Fakta di lapangan, ada satu keluarga empat anaknya dapat, dan ada banyak keluarga yang satu pun tidak dapat,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco saat rapat Banggar pada Kamis (3/8/2023) malam.

Baco menyarankan, program tersebut hendaknya diganti dengan sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun di swasta.

Pengalihan program itu bisa menjadi salah satu solusi dari polemik KJP yang tidak kunjung selesai.

“Kalau saja sekolah negeri gratis, sekolah swasta gratis khususnya C dan D maka tidak ada lagi ijazah yang tertahan. Tidak ada lagi keluhan tiap tahun, tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Ini bisa kita wujudkan,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, usulan itu juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mewujudkan amanat wajib belajar 12 tahun.

Dia mengingatkan, bahwa pemerintah telah memiliki regulasi tentang wajib belajar 12 tahun.

“Tapi sampai sekarang belum bisa kita wujudkan hal itu,” imbuh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.