Rocky Gerung Hina Presiden, Laporan dari Sejumlah Relawan Jokowi Ditolak Bareskrim Polri, Kenapa?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Laporan sejumlah Relawan Jokowi terhadap akademisi Rocky Gerung atas dugaan kuat menghina Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ditolak oleh Bareskrim Polri.

"Kami telah selesai dari SPKT, dan Alhamdulillah laporan kami tidak diterima," ujarnya Sekjen Bara JP, Relly Reagen, salah satu Relawan Jokowi, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023) malam.

Laporan terhadap Rocky Gerung tersebut kemudian dialihkan menjadi bentuk aduan masyarakat atau dumas.

"Kami buat dalam bentuk pengaduan, jadi kawan-kawan pengaduan kami yang kami masukkan kepada pihak penyidik," tuturnya.

Baca juga: Sebut IQ Masyarakat Indonesia Hampir Setara Monyet, Rocky Gerung Nilai Jokowi Gagal Cerdaskan Bangsa

Baca juga: Terima Laporan Soal Dugaan Rocky Gerung Hina Jokowi, Polda Metro Jaya Klarifikasi 3 Orang

Baca juga: Salahkan Jokowi: Rocky Gerung Sebut IQ Masyarakat Indonesia Hampir Setara Monyet

Di sisi lain, Ferry Manulang selaku kuasa hukum Bara JP menuturkan, laporan ditolak lantaran mesti ada klarifikasi Presiden Jokowi yang dirugikan dalam permasalahan ini.

"Menurut mereka bahwa untuk membuat laporan itu harus ada klarifikasi dari Bapak Presiden selaku orang yang merasa dirugikan dan mereka merasa tidak mungkin memanggil presiden," kata Ferry.

"Ini pun kemungkinan ini kan masih bentuk pengaduan dumas, tapi akan masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan," lanjut dia.

Ia menuturkan, pihaknya telah menyerahkan bukti video ucapan Rocky Gerung di kanal YouTube Refly Harun yang dianggap menghina.

Profil Rocky Gerung

Pernyataan Pengamat Politik Rocky Gerung viral di media sosial (Medsos).

Pernyataan Rocky Gerung tersebut dinilai telah menghujat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pernyataan Rocky Gerung itu menyinggung dugaan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditawarkan ke Cina.

Tak ayal, pernyataan Rocky Gerung ini langsung menjadi sorotan publik pada hari ini, Senin (31/7/2023).

Seperti yang diketahui, Rocky Gerung dikenal dengan karakter yang sangat vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia.

Rocky Gerung lahir pada 20 Januari 1959, dimana ia adalah seorang filsuf dan akademisi di Tanah Air.

Pria kelahiran kota Manado ini pernah mengajar di Perguruan Tinggi Universitas Indonesiadi departemen Ilmu Filsafat selama 15 tahun, namun pada tahun 2015 ia memutuskan untuk berhenti mengajar.

Alasan Rocky Gerung berhenti mengajar karena adanya peraturan UU No. 14 Tahun 2005 yang memberikan persyaratan.

Yakni seorang Dosen harus minimal bergelar magister atau S-2, dimana saat itu Rocky hanya menyandang gelar Sarjana atau S-1.

Untuk diketahui, sebelum menjadi dosen, Rocky Gerung telah menduduki bangku kuliahnya terlebih dahulu di Universitas Indonesia pada tahun 1979.

Saat itu, Rocky Gerung memilih program studi atau jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang masuk dalam Fakultas Ilmu Sosial.

Namun, Ia tidak menyelasaikan kuliahnya dengan jurusan tersebut, melainkan ia melanjutkan pendidikannya dengan jurusan Ilmu Filsafat di kampus yang sama.

Disamping itu, pada bidang politik, Rocky Gerung bersama Sjahrir dan Kartini (Istri Sjahrir) pernah mendirikan Partai Indonesia Baru (PIB) pada tahun 2002.

Adapun karya-karya Rocky Gerung yaitu :

Buku:

1. Teori Sosial dan Praktik Politik. Jakarta: Penerbit Grafiti (1991).

2. Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus. Depok: Filsafat UI Press (2006).

3. Demokrasi dan Kekecewaan, Centre for the Study of Islam and Democracy (2009).

Jurnal:

1. Pluralisme dan Konsekwensinya: Catatan Kaki untuk Filsafat Politik’ Nurcholish Madjid, Paper PSIK Universitas Paramadina (2007).

2. Feminisme versus Kearifan Lokal, Jurnal Perempuan 57 (2008).

3. Representasi, Kedaulatan, dan Etika Publik, Jentera Jurnal Hukum 20 (2010).

4. Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election, Jurnal Perempuan (2014).

5. Jalan Ideologi dalam Negara Demokrasi, Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial (2015).

6. Feminist Pedagogy: A Political Position, Jurnal Perempuan 21 (2016).

Biodata Rocky Gerung:

1. Nama: Rocky Gerung

2. Tempat Lahir: Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

3. Tanggal Lahir: 20 Januari 1959

4. Pendidikan: Universitas Indonesia

5. Jurusan: Politik Filsafat

6. YouTube: Rocky Gerung Official

Hujat Jokowi, Singgung IKN Ditawarkan ke Cina

Sebuah video Pengamat Politik Rocky Gerung viral di media sosial (Medsos).

Dimana Rocky Gerung menghujat habis-habisan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan Rocky Gerung hujat Jokowi dengan beberapa kalimat umpatan yang tak layak didengar publik.

Memang Rocky Gerung dikenal sebagai pengamat yang kerap mengkritisi tajam kinerja pemerintah.

Di video yang beredar, pernyataan Rocky Gerung soroti lawatan Presiden Jokowi ke Cina.

Diduga dengan menawarkan Ibu Kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan.

Video tersebut terekam dalam acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Bekasi, kemudian diunggah dalam Youtube SPSI.

Dalam potongan video tersebut, Rocky Gerung  berbicara mengenai Presiden Jokowi bila nantinya tidak menjabat lagi sebagai orang nomor satu di Indonesia. 

"Kalau gak jadi Presiden nanti dia akan jadi rakyat biasa, tapi ambisi Jokowi akan mempertahankan legasinya. Dia pergi ke Cina untuk  tawarkan IKN. Dia mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan dirinya," kata Rocky Gerung.

"Dia cuma pikirkan nasibnya sendiri, gak memikirkan nasib kita (masyarakat indonesia dan buruh). Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia bakal berdebat dengan Jumhur Hidayat." 

Pada kesempatan tersebut, Rocky Gerung juga mengajak seluruh buruh untuk turun ke jalan, terutama pada 10 Agustus 2023.

Ia mengajak publik untuk macetkan jalan tol.

"Yuk kita bikin kemacetan di jalan tol. Lebih baik macet di jalan tol, daripada macet di jalan pikiran. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Kekuasaan akan berubah apabila ditandingi oleh massa," tandas Rocky Gerung.

"Semua diskusi dan pertemuan bahas kondisi bangsa, percuma. Sudah saatnya kita buat gara-gara," ungkap Rocky Gerung umbar provokasi.

"Kita harus cari perkara dengan Presiden Jokowi," tegas Rocky Gerung makin gila, dihadapan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB).

Karena dengan cari perkara dengan Jokowi, maka bisa dipersoalkan kembali kebijakannya selama memimpin negara ini. “Dengan cari gara-gara, kita dapat persoalkan seluruh kebijakan Jokowi selama berkuasa," kata Rocky Gerung.

Rekam jejak Rocky Gerung menghina Jokowi, sudah dilakukan berulang kali.

Namun aparat bertindak pasif, seakan enggan dituding bungkam kebebasan berbicara. Tapi bagi publik, kelakuan Rocky Gerung memancing emosi rakyat.  

Pimpinan Cabang, Serikat Pekerja, Logam Energi Mesin (PC SP LEM) SPSI Kota/Kabupaten Bekasi Pimpinan Warnadi Rakasiwi gelar konsolidasi menjelang aksi demo akbar satu juta buruh di Jakarta pada 10 Agustus 2023 mendatang.

Konsolidasi digelar di ruangan Muzdalifah, Islamic Centre, Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani  Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, itu dihadiri ratusan buruh pada Sabtu 29 Juli 2023 sore.

Terlihat hadir Rocky Gerung itu, juga dihadiri Ketua Umum K-SPSI Mochamad Jumhur Hidayat, Ketua Umum PP SP LEM SPSI Ir.Arief Winardi, Presiden KASBI Neneng Elitos, Ketua Umum PP SPN Joko Heryawan, Presiden ASPEK Mirah Sumirah, Pimpinan SP SPMI Nur Hidayat, Aliansi Buruh Pelabuhan Ahmad Sugeng, Wakil Ketua DPP K-SPSI Idrus, tokoh Buruh Saud Aritonang, dan Ketua DPC FSBDSI Kota dan Kabupaten Bekasi Saepudin dan Sekretaris DPC K-SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi Fajar Winarno.

Partai Buruh Ancam Gelar Unjuk Rasa

Partai Buruh ancam akan kembali berunjuk rasa bila Mahkamah Konstitusi (MK) tak kabulkan gugatan soal judicial review Undang-undang Cipta Kerja Omnibuslaw.

Bahkan, kaum buruh bakal diminta untuk mogok kerja di seluruh Indonesia agar fokus turun ke jalan.

"Kami akan minta 5 juta buruh untuk stop produksi di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh di Monas, Rabu 26 Juli 2023.

Selain itu, hari ini partai buruh menyerahkan gugatan judicial review presidential threshold 20 persen dan meminta mengubah jadi 0 persen ke MK.

Menurutnya, Timur-timur jumlah pemilih dan penduduknya tidak lebih dari puluhan juta jiwa.

Tapi saat pemilihan umum (Pemilu) jumlah calon presidennya mencapai 16 orang dan berjalan lancar.

"Indonesia daftar pemilihnya 205 juta orang, jumlah penduduknya 267 juta orang, masa cuma 3 orang ini (Capresnya), ini demokrasi terpimpin namanya Capres cuma 3 orang," tegasnya.

Pria berkaos Partai Buruh itu melanjutkan, Indonesia memiliki 18 partai politik yang bakal bertarung di Pemilu 2024.

Seharusnya, ada 18 calon Presiden Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Toh nanti di putaran kedua tetap tinggal 2, masa kita kalah Perancis, kita kalau nanti mau bahkan di Amerika sebelum ada pemilihan Presiden Internal partainya juga ada konvensi konvensi calon presiden itu banyak orang yang tidur," ungkapnya.

Oleh karena itu, banyaknya Capres yang ikut bertarung maka masyarakat bisa mencari sosok pemimpin terbaik.

"Tetap nah ini kita serahkan judicial review presidential threshold diubah menjadi 0 persen," ungkapnya.

Sebelumnya, Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juli 2023 siang.

Mereka ingin memgawal sidang judicial review Omnibuslaw Undang-undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

"Sekarang memasuki sidang yang kelima dan keenam saya akan coba yaitu mendengarkan beberapa saksi. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan partai buruh," katanya.

Menurutnya, partai buruh adalah satu-satunya partai yang bisa membuat judicial review ke MK terhadap Undang-undang Cipta Kerja.

Babkan, Partai Buruh tengah berjuang agar pemerintah membatalkan undang-undang tersebut.

"Ini adalah sifatnya uji formil karena buruh, petani, nelayan, masyarakat kelas pekerja tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di DPR," ucapnya.

(Wartakotalive.com/M31/TribunKaltim.co/Amilia Lusintha/Pos-Kupang.com)