Selain Ada Konflik Internal, Komisi B DPRD DKI Ungkap Ada 4 Proyek Ancol Mangkrak sejak 2011

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta mengungkap ada empat proyek di PT Pembangunan Jaya Ancol yang bermasalah.

Hal itu terungkap saat Komisi B menggelar rapat kerja dengan pihak Ancol pada Rabu (21/6/2023).

“Dari penjelasan yang diberikan oleh Dirut PT Ancol (Winarto) ini kita memahami bahwa memang benar sejak paling tidak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 atau 2019 itu, terdapat sejumlah projek, lebih kurang ada empat yang dianggap mangkrak tidak berlanjut yang diungkapkan,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail.

Berdasarkan paparan dari Winarto, empat proyek yang mangrak itu adalah kerja sama Ancol dengan Crown; proyek pembangunan Hotel Marriott; perjanjian build operate transfer (BOT) Sea World dan kerja sama ABC Mall. Persoalan ini, kata Ismail, harus diselesaikan karena sudah berlangsung selama berlarut-larut.

Ismail mengatakan, rapat kerja dengan perseroan merupakan agenda rutin yang dilakukan Komisi B.

Baca juga: Proyek Ancol Mangkrak, Komisi B DPRD DKI Minta Badan Pembinaan BUMD DKI Audit PT PJA

Upaya ini dilakukan sebagai langkah monitoring dan evaluasi dari perseroan dalam pengembangan bisnis.

“Sekaligus kami juga mengonfirmasi beberapa isu yang sempat mencuat di media massa terkait dengan projek proyek yang dianggap mangkrak sebelumnya,” ucap Ismail dari PKS DPRD DKI Jakarta ini.

Diberitakan sebelumnya, lima anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan konflik internal di tubuh PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA).

Korporasi yang mayoritas sahamnya dikuasai DKI Jakarta itu dinilai bermasalah, sehingga pemanfatan fasilitas tidak maksimal dan proyek banyak yang mangkrak.

Baca juga: Konflik Internal PT Pembangunan Jaya Ancol, Komisi B DPRD DKI Serukan Bentuk Pansus

Mereka yang mengajukan Pansus adalah Pandapotan Sinaga, Gilbert Simanjuntak, Ichwanul Muslimin, Suhud Aliyudin dan Hasbiallah Ilyas. Jika pembentukan Pansus disetujui, mereka akan mendalami persoalan itu dan menyampaikan rekomendasinya kepada pimpinan dewan.

“Saya pikir kita harus fokus di sini, bila perlu kita buat Pansus-nya. Saya mengusulkan Pansus Ancol untuk salah satu usulan dari Komisi B,” kata Pandapotan saat rapat kerja dengan PJA pada Rabu (21/6/2023).

Pandapotan menilai, masalah yang terjadi di tubuh Ancol sangatlah besar.

Baca juga: Pemprov DKI Desak Ancol Klarifikasi soal Kabar Proyek Mangkrak yang Diungkap Thomas Lembong

Tidak hanya persoalan fasilitas yang tidak maksimal, tapi banyak proyek pembangunan yang mangkrak.

“Ternyata sangat besar masalah atau persoalan yang ada di Ancol, belum lagi persoalan lahannya. Lahan yang tadinya mau dikelola MRT Jakarta, belum lagi lahan yang mau direklamasi untuk pembuatan Masjid Apung,” jelasnya. 

Pemprov DKI Desak Ancol Klarifikasi

Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta mendesak PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) untuk mengklarifikasi secara terbuka soal polemik proyek yang mangkrak.

Pihak Pemerintah DKI juga telah membicarakan persoalan ini secara langsung kepada Direksi Ancol mengenai dugaan aset mangkrak di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol.

“Saya sudah sampaikan, tolong itu hasil kalkulasi disampaikan dari Ancol. Kemarin kami sudah diskusikan terkait hal tersebut,” kata Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Nasruddin Joko Surjono pada Selasa (13/6/2023).

Meski demikian, Nasruddin enggan membeberkan hasil pertemuan itu dengan Ancol.

Dia meminta agar menanyakan persoalan tersebut kepada pihak Ancol.

Baca juga: Ledakan di SPBB Pelabuhan Tanjung Priok Tewaskan Satu Pekerja, Polisi Periksa Tujuh Saksi 

“Mungkin itu ditanyakan ke Ancol ya, karena itu case (kasus) lama juga ternyata. Jadi kami minta Ancol mengklarifikasi itu,” ujar Nasruddin.

Diketahui, mantan Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Lembong menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Seperti pembangunan hotel bintang lima persis di samping Putri Duyung terbengkalai.

Selain itu, Thomas menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk.

Baca juga: PT Jakpro Diminta Kelola Sirkuit Formula E di Ancol, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta: Buat Bibit Atlet

Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal.

“Padahal dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional. lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak,” kata Thomas. 

Legislator merasa dibohongi

 Legislator DKI Jakarta merasa kesal dibohongi oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), Tbk yang tidak transparan soal polemik internal di perusahaan. Meski status perusahaan itu terbuka, tapi ada saham milik Pemprov DKI Jakarta.

“Selama ini rapat dengan Ancol, mereka tidak pernah munculkan persoalan ini. Dia bilang merugi karena Covid-19,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pada Selasa (13/6/2023).

Gilbert mengatakan dalam rapat kerja dengan komisi, perseroan tersebut hanya melapor pendapatannya jeblok karena Covid-19. Pemerintah diketahui menutup tempat wisata untuk menekan penyebaran Covid-19, sebelum vaksin ditemukan.

“Dia bilang merugi karena Covid-19, kemudian minta dikasih kemudahan untuk ambil kredit hampir Rp 1 triliun dari Bank DKI, kami setujui,” kata Gilbert dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Baca juga: Bang Ucu, Tokoh Betawi Musuh Bebuyutan Hercules di Tanah Abang, Pernah Duel Satu Lawan Sekampung

“Laporan Ancol nggak pernah terbuka mengenai persoalan internal mereka sampai kemudian Komisaris-nya (Thomas Lembong) muncul,” sambungnya.

Gilbert juga mempertanyakan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Badan Pembina BUMD DKI Jakarta terhadap persoalan itu.

Sebagai pengawas dari pemerintah daerah, harusnya BP BUMD mampu mendeteksi masalah ini sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat.

Karena itu, Gilbert mendorong koleganya di Komisi B DPRD DKI Jakarta agar memanggil Ancol untuk membahas persoalan ini. Soalnya masalah ini telah menjadi pusat perhatian masyarakat banyak, terutama DKI Jakarta.

Baca juga: Curi Handphone Milik Supir Truk Tronton, Pria di Cileungsi Bogor Babak Belur Dihakimi Massa

“Sangat memungkinkan Ancol kami panggil, karena kan sudah pernah didiskusikan juga,” imbuhnya.