Proyek Ancol Mangkrak, Komisi B DPRD DKI Minta Badan Pembinaan BUMD DKI Audit PT PJA

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta untuk mengaudit PT Pembangunan Jaya Ancol terkait mangkraknya beberapa proyek pembangunan.

Audit juga dilakukan untuk menelusuri adanya dugaan konflik internal di perseroan tersebut.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Aliyudin mengatakan, audit dilakukan agar publik tahu nilai kerugian yang dialami Ancol.

Meski status perusahaan ini terbuka, tetapi mayoritas sahamnya dikuasai Pemerintah DKI Jakarta.

“Harus ada audit dari BP BUMD biar kita tahu berapa kerugian yang muncul, karena biar masyarakat tahu,” ujar Suhud saat rapat kerja dengan PJA pada Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Konflik Internal PT Pembangunan Jaya Ancol, Komisi B DPRD DKI Serukan Bentuk Pansus

Suhud mengatakan, audit dilakukan karena dewan baru mengetahui adanya persoalan internal di Ancol. Padahal konflik internal itu sudah terjadi sejak tahun 2004 silam.

Sejauh ini pihak PT Pembangunan Jaya Ancol hanya melaporkan tentang kondisi keuangan yang sempat merugi karena pandemi Covid-19.

Dengan hasil audit tersebut, Suhud berharap BPBUMD bisa mengambil tindakan tegas untuk menindak PT Pembangunan Jaya.

“Saya kira ini perlu dicatat, BP BUMD perlu melakukan audit, paling tidak kita bisa paham bahwa berapa kerugian akibat dari mangkraknya proyek ini,” katanya.

“Saya setuju perlunya pembentukan Pansus DPRD untuk mendalami permasalahan yang muncul ini,” sambung Suhud dari PKS ini.

Diketahui, mantan Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Lembong menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Baca juga: Dinilai Kontradiktif, Komisi B DPRD DKI Jakarta Bakal Panggil Dishub Terkait Rencana ERP

Seperti pembangunan hotel bintang lima persis di samping Putri Duyung terbengkalai.

Selain itu, Thomas menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk. Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal.

“Padahal dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional. lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak,” kata Thomas. 

Baca juga: Komisi A DPRD DKI Jakarta Protes Dana Hibah untuk Beli Toyota Land Cruiser Kodam Jaya

Bentuk Pansus