Jokowi Dikritik usai Panggil Enam Pimpinan Parpol di Istana, Hasto Membela:Tidak Bicara soal Politik

Adapun pada Selasa malam, Presiden Jokowi memanggil enam ketum parpol ke Istana Merdeka. Enam pimpinan partai politik yang hadir yakni Ketum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

Baca juga: Jokowi Panggil Petinggi Parpol Bahas Pilpres, Didu: Istana Jadi Kantor Parpol, Mau seperti di China?

Banjir kritik

Sejumlah mengkritik langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik di Istana Negara.

Salah satu kritik datang dari wartawan senior, Asyari Usman.

Bahkan, Asyari mempertanyakan keterangan yang menyebut bahwa diundangnya sejumlah ketua umum partai politik ke Istana Merdeka adalah untuk membahas masalah kebangsaan.

Padahal, sebelumnya, beberapa petinggi parpol sempat menyatakan kedatangan mereka dalam rangka membahas peluang memasangkan Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto

"Kalau benar pertemuan ini membahas masalah kebangsaan, termasuk stabilitas politik dan kondisi perekonomian, mengapa hanya enam ketum? Apakah ketum NasDem, ketum PKS dan ketum Partai Demokrat tidak dianggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia?" ujarnya melalui pesan tertulis yang diterima Warta Kota, Rabu (3/5/2023).

Untuk membahas masalah-masalah kebangsaan, kata Asyari Usman, pertemuan malam tadi itu tidak boleh partisan.

Semua pemangku kepentingan harus diundang.

"Pertemuan ini hanya diikuti oleh ketum-ketum yang partianya mendukung keinginan politik Jokowi. Yang berseberangan dengan kehendak dia, tidak diajak," ungkapnya

Baca juga: Masih Kalah Populer dari Anies di Jakarta, Gembong Minta Kader PDIP Terus Pasarkan Ganjar Pranowo

"Mau disebut apa pertemuan yang digagas Jokowi ini? Bisakah dikatakan pertemuan kebangsaan? Yang membahas isu-isu nasional?" imbuh Asyari Usman

Jelas saja, kata dia, pertemuan ini bukan pertemuan atau silaturahmi kebangsaan.

Lebih cocok dikatakan sebagai “silaturahmi pilihan politik Jokowi”.

Bahkan, lebih jujur lagi dikatakan Asyari, kalau disebut sebagai “pertemuan politik anti-Anies”.

"Inilah yang tergambar dari pertemuan partisan di Istana Merdeka itu. Hanya ketum-ketum tiga partai pendukung Anies Baswedan yang tidak diundang, tidak diajak, atau tahu diri untuk tidak hadir karena mereka memang tak sejalan dengan Jokowi," ungkapnya

Asyari menambahkan, apabila ingin disebut pertemuan parpol-parpol pendukung Jokowi, seharusnya Ketum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh wajib diundang.

Baca juga: Jokowi Panggil Petinggi Parpol Bahas Pilpres, Didu: Istana Jadi Kantor Parpol, Mau seperti di China?

"Kenyataannya tidak. Padahal, sampai hari ini Paloh dan partainya masih pendukung Jokowi," katanya

Jadi, sekali lagi, tegasnya, pertemuan ini jelas-jelas silaturahmi anti-Anies.

"Sebab, hanya para ketum pendukung Anies yang tidak diajak. Mana bisa diklaim sebagai pertemuan yang membicarakan isu-isu kebangsaan?" ujarnya mempertanyakan

"Apakah tidak boleh Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai yang sejalan dengan keinginan politik dia? Silakan saja. Tidak ada larangan. Tapi, jangan itu diselenggarakan di Istana Merdeka. Istana itu milik seluruh rakyat. Bukan milik Jokowi, bukan milik enam parpol saja."

Asyari mempersilakan dilakukannya pertemuan tiap hari dengan parpol yang pro-Jokowi.

Asalkan tidak dilaksanakan di gedung-gedung milik negara.