Dukcapil DKI Imbau Warga Daerah Tidak Datang ke Jakarta Jika Tak Punya Tempat Tinggal dan Pekerjaan

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta sudah mensosialisasikan secara masif untuk para pendatang dari berbagai daerah pascalibur Lebaran 2023.

Kasi Data Informasi dan Pengawasan Dukcapil Angga mengatakan bahwa sosialisasi itu telah dilakukan melalui beberapa media sosial (medsos) dan media massa. 

"Treatment yang telah diupayakan tahun ini dalam antisipasi pendatang memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini di harapkan akan lebih efektif," kata Angga kepada Wartakotalive.com Jumat (28/4/2023).

Angga meminta kepada warga daerah yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang pasti agar tidak datang ke Jakarta.

Baca juga: VIDEO Rudapaksa ODGJ, Oknum Anggota Satgas PMKS Dinsos Karawang Ditangkap

Baca juga: Diduga ODGJ Dirudapaksa Satgas PMKS Dinas Sosial Kabupaten Karawang

Baca juga: 3 PMKS di Jakarta Selatan Terjaring, Ada yang Kedapatan Bawa Uang Rp 12 Juta

Tujuannya supaya warga pendatang dari berbagai kota tidak menjadi penyandang masalah kesejahteraan soaial (PMKS).

"Bila ada pendatang yang tidak memiliki jaminan pekerjaan dan keahlian ditakutkan nanti di Jakarta menjadi calon PMKS," ujar Angga.

Menurut Angga, pihaknya melakukan antisipasi pendatang baru dengan mengundang RT dan RW untuk mendata.

Setelah dilakukan pendataan, maka pengurus RT atau RW segera melapor ke Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

"Dalam program ini yang nantinya secara paralel akan memberikan informasi kepada para pendatang untuk segera lapor keberadaannya pada loket Dukcapil Kelurahan," terang Angga.

Sebelumnya, pascalibur lebaran Idul Fitri 2023, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta belum memiliki langkah antisipasi pada Jumat (28/4/2023).

BERITA VIDEO: Isi Rekening AKBP Achiruddin Ternyata Puluhan Miliar Rupiah

Kasi data informasi dan pengawasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Angga mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya tidak ada rencana operasi yustisi.

"Saat ini setelah lebaran kita dari Dukcapil sementara tidak ada operasi yustisi kependudukan," kata Angga kepada Wartakotalive.com Jumat (28/4/2023).

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengaku, operasi yustisi tidak efektif untuk menghalau pendatang baru dari berbagai kota di Jakarta.

Sebab, saat operasi pihak Kelurahan dan Kecamatan hanya melakukan pendataan saja, kemudian membiarkan tinggal.

Seharusnya, Pemprov DKI memulangkan para pendatang baru itu ke kota asalnya guna bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta.

"Enggak ada guna itu, Pemprov DKI itu harus berkolaborasi dengan Presiden, Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenaker," tuturnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News