Bawalsu RI: Perempuan Harus Terlibat Aktif dalam Pemilu, Bukan Hanya Penonton

Selain itu, kata dia, adanya penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, suku, dan agama tertentu.

"Ini adalah beberapa indikator bahayanya politik identitas dan sering terjadi pada saat kampanye oleh peserta pemilu," ucapnya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/4/2023).

Baca juga: Bawaslu RI tak Kendur Awasi Netralitas ASN di Pemilu 2024, Bangun Sinergi dengan Elemen Pemerintah

Baca juga: Bawaslu DKI Menerima 3 Permohonan Bacalon DPD Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Baca juga: Herwyn JH Malonda: Bawaslu RI Tidak Bisa Bekerja Sendiri Awasi Pemilu 2024

Untuk menangani hal itu, pihaknya memiliki beberapa strategi pengawasan dengan metode gotong-royong baik dengan pihak pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya.

Alasannya, ungkap Herwyn, Bawaslu tidak bisa sendiri dalam melakukan kerja-kerja pengawasan.

Dia menyebutkan beberapa strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan gotong politik SARA. 

"Misalnya mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon,"

"Baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa baik cetak, elektronik maupun media sosial," ucap dia.

"Itu beberapa pelaksanaan gotong-royong pengawasan politik SARA dalam Pemilu," imbuhnya.

Hingga kini, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas, seperti bekerja sama dengan BNPT.

Dalam hal masyarakat dia menambahkan, Bawaslu juga telah melakukan pendidikan tidak hanya soal pengawasan pemilu, tapi juga pencegahan.

"Oleh karena itu, harapan Bawaslu, semua pihak dapat membantu melakukan kerja pengawasan," tutup dia.