Anggota Komisi XI DPR RI Bahas DBH Bareng Sri Mulyani: Kami Tak Ada Ribut Seperti Bupati Meranti Itu

WARTAKOTALIVE.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani, rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Dimana dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen tersebut, tengah membahas mengenai Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam rapat itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Dapil Riau II, Marsiaman Saragih sempat menyinggung nama Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

Dimana, Muhammad Adil yang telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, sempat viral soal mengenai pernyataannya tentang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Baca juga: Bongkar Perseteruan Mahfud MD Vs Sri Mulyani di Isu Rp 349 T, Benny K Harman: Siapa yang Pro Rakyat?

Baca juga: Besok, Bursok Anthony Siapkan Langkah Jika Suratnya Tetap Dicuekin Sri Mulyani Sampai 27 Mei 2023

Baca juga: Bursok Anthony, Pegawai Pajak yang Desak Sri Mulyani Mundur Tunggu Sampai 27 Mei untuk Lakukan Ini

Muhammad Adil menyebut Kemenkeu RI iblis.

"dan pasti kami tidak ada yang akan ribut seperti Bupati Meranti (Muhammad Adil) itu. Enggak ada yang ribut. Minta pindah ke negara lain gara-gara tidak ada DBH. Kan begitu."

"Dan sekarang dia sudah menginap di tempat.. ya disekolahkan lah" ucap Marsiaman Saragih mengutip YouTube Wartakotalive.com.

Sri Mulyani langsung tersenyum lebar dan tertawa di ruang rapat tersebut, setelah mendengar pernyataan dari Marsiaman Saragih.

Pernyataan Marsiaman Saragih juga mengundang gelak tawa para anggota rapat yang hadir hari ini.

Bupati Kepulauan Meranti Ditetapkan Tersangka atas Tiga Kasus Sekaligus

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tiga kasus sekaligus, Jumat (7/4/2023)

Mengutip Kompas Tv, kasus pertama Muhammad Adil yakni pemotongan anggaran sejumlah kantor dinas tahun 2022-2023 yang dibuat seolah-olah jadi utang kepada penyelenggara negara.

Kasus kedua Muhammad Adil, yaitu kasus dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umroh yang modusnya memenangkan biro travel untuk program umroh gratis.

Lalu kasus yang ketiga dijerat Muhammad Adil yakni dugaan suap pemeriksaan keuangan Kabupaten Meranti untuk dapat status opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

KPK setidaknya telah menyita barang bukti uang senilai Rp 1,7 miliar dari kasus Muhammad Adil.