Langkah Sri Mulyani Undang Guntur Romli dkk untuk Selesaikan Masalah di Kemenkeu Tuai Kritik

"Jadi 964 akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi oleh kami Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal atau yang diidentifikasi oleh PPATK, dari surat-surat tersebut kami telah melakukan tindak lanjut, semuanya," kata Sri Mulyani.

Sehingga, Sri menegaskan sekaligus meluruskan pernyataan Mahfud MD terkait pihaknya yang tidak memberikan tindak lanjut atas sorotan publik tentang aliran dana yang masuk ke kantung pejabat di tubuh Kemenkeu.

"Jadi kami kalau Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami baik itu permintaan kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK semuanya ditindaklanjuti," jelas Sri.

"86 surat kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa pengumpulan bukti-bukti tambahan, pengumpulan bahan keterangan, artinya itu informasi belum memadai dan kami terus menambah informasi. Tindakan dari irjen menambah dan mengumpulkan bahan dan keterangan," lanjutnya.

Oleh karena itu, pihaknya juga menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan audit investigasi sebanyak 126 kasus dan rekomendasi hukuman disiplin kepada 352 pegawai.

Adapun hukuman tersebut, diberikan sesuai dengan Undang-Undang ASN dwn PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN.

"Karena Kemenkeu adalah aparat negara, kami bukan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kami sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, kejaksaan atau kepolisian," kata Sri.

"Kami bekerja sama dengan ketiga aparat penegak hukum itu untuk menindaklanjuti dalam rangka penegakan hukum," lanjut dia.

Lebih lanjut, dalam siaran pers tersebut, Sri Mulyani juga menyinggung temuan Rp 300 triliun di tubuh Kemenkeu.

Menurutnya, hingga hari ini ia belum bisa memberikan informasi tambahan terkait temuan itu.

"Mengenai Rp 300 triliun, sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat," kata Sri.

"Jadi mungkin kami sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya," imbuh dia.

Maka dari itu, Sri Mulyani meminta agar PPATK menyampaikan detail transaksi Rp 300 triliun tersebut kepada publik untuk bisa menjadi bukti hukum. 

"Rp 300 triliun itu seperti apa, sampaikan kepada media dan apakah bisa dishare ke publik? apakah informasi itu menjadi bukti itu pun makin detail makin bagus, siapa saja yang terlibat, sehingga pembersihan kami lebih cepat," tandasnya. 

Diungkap Mahfud MD

Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Mahfud MD melacak pergerakan uang mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan.

Kata Mahfud MD Pergerakan uang tersebut sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Mahfud MD mendapatkan laporan pergerakan uang mencurigakan senilai Rp300 triliun itu pada Rabu (8/3/2023) pagi.

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini," katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (8/3/2023) seperti dikutip Kompas.com.

Pria yang menjabat sebagai Menkopolhukam itu juga mengaku sudah menyerahkan laporan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan, di luar kasus Rafael Alun Trisambodo.

Laporan tersebut Mahfud MD serahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mahfud MD pun berharap transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan tersebut segera dilacak.

"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (hanya) ratusan miliar.  Sekarang, hari ini, sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun. Itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan ke Ibu Sri Mulyani. PPATK  juga sudah menyampaikan," tegasnya

Sementara terkait dengan transaksi janggal eks Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 500 miliar, Mahfud mengungkapkan sudah diselisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Iya sudah, sudah pertama KPK sudah mulai menyelisik satu-satu," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com