Langkah Sri Mulyani Undang Guntur Romli dkk untuk Selesaikan Masalah di Kemenkeu Tuai Kritik

- Tahun 2017: 510 Pengaduan -66 pegawai terkena hukuman disiplin menyangkut fraud.

Baca juga: Anggota Banser Afif Fuad Viral, Tak Terima Ustaz Khalid Basalamah Ceramah di Masjid Raya Al Jabar

- Tahun 2018: 482 Pengaduan 118 hukdis fraud. 
- Tahun 2019: 445 Pengaduan 83 hukdis fraud.

- Tahun 2020: 446 Pengaduan 71 hukdis fraud.

- Tahun 2021: 599 Pengaduan 114 hukdis fraud.

- Tahun 2022: 805 Pengaduan 98 hukdis fraud.

Jawab Isu Transaksi Rp 300 triliun

Terus bergulirnya pengusutan harta kekayaan di deretan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berekor pada penemuan transaksi gelap sebesar Rp 300 trilun pada tahun 2009 di tubuh kementerian yang dikepalai oleh Sri Mulyani itu.

Adanya transaksi itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD lewat siaran persnya di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (9/3/2023) lalu.

"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun," ujar Mahfud.

Merespon hal tersebut, Sri Mulyani buka bicara atas kejanggalan transaksi tersebut sebagaimana yang disampaikan Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Menurut Sri, pihaknya selalu bekerja sama dengan pihak manapun, termasuk PPATK. Bahkan, ia telah menerima sebanyak 266 surat dari PPATK sejak 2007 sebagai bukti pengawasan Kemenkeu terhadap pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) jajarannya, sehingga bersih dari kecurangan.

"Perlu kami sampaikan, ternyata surat dari PPATK kepada Kementerian Keuangan sudah ada sejak 2007 sampai 2023. Kami menerima informasi dari PPATK sebanyak 266 surat atau data," ujar Sri, dilihat dari siaran pers di Kanal YouTube Kemenkeu RI, Sabtu (11/3/2023).

"Saya ingin tegaskan, bahwa 266 surat ini sebenarnya 185 adalah permintaan dari kami, kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan, sedangkan sisanya 81 itu inisiatif PPATK," lanjut dia. 

Artinya, kata Sri, PPATK menjalankan tugasnya dan menemukan adanya transaksi menyangkut aparat di Kemenkeu, ASN di Kemenkeu, dan transaksinya itu disampaikan kepada kami.

Dia mengatakan, dari ratusan surat tersebut, ada sekira 964 pegawai yang diidentifikasi oleh Irjen Kemenkeu dan PPATK. Sementara saat ini jumlah pegawai di Kemenkeu mencapai 74 ribu orang.