FDS UI Desak KPU RI Abaikan Putusan PN Jakpus: Publik Ingin Pemilu 2024 Tepat Waktu!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) baru-baru ini bikin heboh pubik.

Melalui keputusannya PN Jakpus mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kamis (2/3/2022).

Dalam putusan atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang dilayangkan 8 Desember 2022 lalu, PN Jakpus menghukum KPU RI untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Forum Demokrasi Salemba Untuk Indonesia (FDS UI) Research & Consulting mempertanyakan keputusan kontroversi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024.

Keputusan tersebut menuai kontroversi dan mendapatkan respons negatif dari publik.

"Karena publik begitu antusias menginginkan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu, " ucap CEO FDS UI Research & Consulting, Dr Rulli Nasrullah, Senin (6/3/2023).

FDS UI menjelaskan Putusan PN Jakpus tersebut bertolak belakang dengan temuan berbagai lembaga survei.

Yakni mayoritas rakyat menginginkan pemilu tepat waktu dan menolak penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Kelompok yang Ingin Pemilu 2024 Ditunda Dinilai Relatif Terorganisir, Sistematis dan Dianggap Serius

Kemudian berdasarkan hasil pemantauan digital yang dilakukan oleh FDS UI, terjadi peningkatan percakapan mengenai kandidat dan partai politik di ruang siber sejak November 2022 sampai dengan januari 2023 ini.

"Temuan kami, percakapan mengenai kandidat dan partai di ruang siber terus naik," ujarnya.

"Ini menandakan masyarakat kita begitu antusias menyambut Pemilu 2024," imbuhnya.

"Apalagi temuan berbagai lembaga survei menyebut publik menolak wacana penundaan pemilu," jelas Rulli.

FDS UI menilai wajar jika ada masyarakat beranggapan ada yang tidak beres atas putusan berani yang diambil oleh PN Jakpus tersebut.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Memicu People Power, Jumhur Hidayat: Ujung-ujungnya Buruh Lagi yang Dirugikan!

Terlebih proses dan tahapan Pemilu 2024 telah berjalan dengan baik.

Pihaknya berharap kontroversi yang ditimbulkan PN Jakpus ini tidak mengganggu stabilitas dan kondusifitas situasi politik.