Ribuan Massa SPPSI Bakal Geruduk BUMN dan OJK Buntut Pelepasan Saham Anak Usaha Pertamina

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ribuan pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta bakal menggeruduk Kementerian BUMN dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (16/2/2023) pagi.

Langkah ini buntut keputusan kementerian yang dianggap melakukan privatisasi pada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), melalui penawaran perdana saham kepada publik atau initial public offering (IPO).

Ketua SPPSI Jakarta Muhammad Anis mengatakan, ada sekitar 1.500 massa yang akan melakukan aksi damai di kedua lembaga tersebut. Rinciannya, 1.050 dari kalangan pekerja Pertamina, dan sisanya 450 orang dari unsur masyarakat serta mahasiswa yang merasa prihatin dengan kebijakan itu.

“Kami akan melakukan aksi damai di Kantor Kementerian BUMN dan OJK untuk menolak rencana IPO,” ujar Anis saat jumpa pers di kantornya, kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (15/2/2023).

Anis mengatakan, belum ada sejarahnya saham BUMN yang dilepas ke publik justru memberikan keuntungan bagi pemilik mayoritasnya, yaitu pemerintah. Sebagai contoh PT Indosat yang awalnya berstatus BUMN namun kini sahamnya telah dijual ke publik.

“Apakah teman-teman melihat suatu perkembangan dari BUMN setelah dilakukan IPO itu akan seperti apa? Pengawasan kita (pemerintah) akan semakin hilang karena itu bukan lagi milik negara,” katanya.

Anis mengaku, tak tahu pasti alasan Kementerian BUMN dan pertimbangan OJK yang ingin melakukan IPO kepada PT PGE. Dia juga heran, rencana IPO hanya dibekali oleh keputusan dari Menteri BUMN.

Baca juga: Promo Tarif KAI, Tiket Eksekutif KA Jarak Jauh dari Stasiun Gambir-Pasarsenen Dipatok Mulai Rp35.000

Baca juga: Tikam AKP Pesta Ketika Gerebek Kampung Narkoba, Anak Bandar Narkoba Terancam 15 Tahun Penjara

“Kami akan meminta pendapat dari Kementerian BUMN dan OJK untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan baik, karena sepanjang sepengetahuan kami proses pelepasan aset negara itu bukan seperti ini,” jelasnya.

“Kami juga belum melihat proses dari holding sub holding pelepasan aset negara hanya dibekali kertas keputusan menteri,” sambungnya.

Selain itu, Anis menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk melakukan OIPO terhadap PT PGE. Dia menduga, terdapat kepentingan kelompok atau swasta karena PT PGE tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis dalam setiap proyek pengembangan bisnisnya.

“Belum lagi jika berbicara prestasi, telah memiliki citra yang sangat baik di mata stakeholder. Lain lagi jjika berbicara transparansi dan akuntabel, PT PGE selalu diaudit oleh aparat pengawas pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” jelasnya.

Dia menambahkan, aksi korporasi tersebut tidak berlandaskan kajian yang prudent (bijaksana) dan tanpa due dilligence (uji tuntas) yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berpotensi adanya pelanggaran atas hukum dan cenderung menguntungkan sekelimpok golongan tertentu, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum.

“Patut diduga pula bahwa akan terjadi lagi aksi korporasi serupa terhadap badan usaha strategis lainnya yang merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di tubuh Pertamina,” bebernya. 

Dikutip dari Kompas.com, PGE baru saja melakukan bookbuilding sebagai upaya menjadi perusahaan terbuka, yang berlangsung 31 Januari 2023 hingga 9 Februari 2023.

Emiten dengan kode saham PGEO melepas sebanyak-banyaknya 25 persen saham ke publik dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.