Kasus Korupsi

Didampingi Kamaruddin, Gugatan Praperadilan Tersangka Korupsi Agus Hartono Dikabulkan Hakim

Gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi Agus Hartono dengan kuasa hukumnya Kamaruddin Simanjuntak ke PN Semarang, dikabulkan.

Istimewa
Kamaruddin Simanjuntak saat mendampingi kliennya tersangka korupsi Agus Hartono dalam sidang gugatan praperadilan di PN Semarang. Hakim akhirnya mengabulkan gugatan Agus Hartono dan menyatakan penetapan tersangka tidak sah. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi Agus Hartono ke PN Semarang, dikabulkan.

Majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Semarang menggugurkan penetapan Agus Hartono sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Putusan tidak sah penetapan tersangka Agus Hartono dibacakan hakim tunggal R Azharyadi Priakusumah pada sidang praperadilan di PN Semarang, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Dilaporkan Kamaruddin, Jaksa yang Diduga Peras Rp10 Miliar ke Pengusaha Diperiksa Kejagung

Dalam gugatan praperadilanya Agus Hartono melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang dianggap tidak sah saat menetapkannya sebagai tersangka.

Dalam gugatan ini Agus Hartono didampingi kuasa hukumnya Kamaruddin Simanjuntak,

Hakim tunggal yang menyidangkan penetapan tersangka Agus Hartono dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Baca juga: Dituding Kamaruddin Peras Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Ini Kata Sesjampidsus Andi Herman

Sebelum memutus perkara, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan ahli maupun bukti-bukti surat.

Hakim menganulir beberapa bukti yang dianggap masuk materi penyelidikan, bukan pada tahapan penyelidikan yang merupakan ranah praperadilan.

Dalam persidangan terungkap, Kepala Kejati Jateng ternyata mengeluarkan lebih dulu surat penetapan tersangka daripada surat perintah penyidikan.

Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-3332/M.3/Fd.2/10/2022 terbit 25 Oktober 2022. Sementara Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Nomor 15/M.3.1/Fd.2/10/2022 terbit pada 26 Oktober 2022.

Karena tahapan yang dilakukan pihak Kejati Jateng tidak sesuai aturan sebagaimana hukum acara pidana, maka majelis hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan praperadilan.

“Mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian,” ujar hakim Azharyadi.

Hakim menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan dan segala penetapan atau produk hukum yang dikeluarkan Kejati Jateng terkait perkara ini.

“Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap penetapan tersangka Agus Hartono yang dilakukan oleh termohon praperadilan,” tegas hakim.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved