Bisa Bikin Perpecahan, Bidang Kehormatan Partai Tegur Keras 'Dewan Kolonel' Loyalis Puan Maharani

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kelompok yang menyebut dirinya Dewan kolonel akan berupaya mendongkrak sosok Puan Maharani hingga kemudian menjadi calon presiden pada 2024.

Dewan Kolonel disebut akan memperkenalkan Puan Maharani ke dapilnya masing-masing.

Kemunculan Dewan Kolonel ini menjadi perhatian publik bahkan menjadi trending topik.

Dewan Kolonel yang berisi tokoh-tokoh penting di PDI Perjuangan disebut sebagai hambatan besar bagi Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.

Namun, kini keberadaan Dewan Kolonel menjadi perhatian serius petinggi PDI Perjuangan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan surat teguran kepada sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI yang membentuk 'Dewan Kolonel', untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Baca juga: Dewan Kolonel Dorong Puan Maharani Capres, Relawan Ganjar Tak Mau Kalah, Akan Bentuk Dewan Kopral

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pun membenarkan soal surat teguran yang dilayangkan kepada 'Dewan Kolonel' tersebut.

Komarudin juga menyebut, jika surat teguran tersebut sudah diterbitkan oleh DPP PDIP sejak 5 Oktober 2022, lalu.

"Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota, saya tidak ingat persis ya berapa, nanti dicek lagi di surat sekretariat," kata Komarudin saat dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (21/10/2022).

Baca juga: Dewan Kolonel Akan Bergerak Jadikan Puan Maharani Capres, Nasib Ganjar Pranowo Makin Tak Menentu?

Komarudin juga mengatakan, surat tersebut sudah ditandatanganinya bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Namun, dirinya tidak mengetahui pasti apakah surat tersebut sudah diterima oleh beberapa anggota yang mendapatkan teguran tersebut.

"Urusan surat sampai fisik sampai ke mereka itu sudah bukan urusan saya. Urusan saya ya tanda tangan itu surat, urusan sekretariat yang sampaikan surat itu kepada masing-masing," terangnya.

Komarudin menjelaskan, surat tersebut ditandatangani oleh dirinya dan Sekjen Hasto, karena masih dalam ranah menyangkut teguran pelanggaran disiplin anggota partai.

Lebih lanjut, surat teguran itu juga memiliki tahapan yang berjenjang, dengan sanksi terakhir yakni pemecatan.

"Dan teguran itu berjenjang. Jadi, kalau berulang-ulang ya diberi teguran keras, teguran keras terakhir. Kalau diulang lagi, ya teguran lebih keras, ya pemecatan," jelasnya.