Anies Diperiksa KPK

Pengamat Meyakini KPK Tidak Seperti Buzzer yang Ingin Menzalimi dan Jegal Pencapresan Anies Baswedan

Menurutnya, bila KPK menganggap ada kerugian negara dan cukup alat bukti, lembaga antirasuah itu akan segera mengumumkan tersangka

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Leonardus Wical Zelena Arga
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Rabu (7/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Sugiyanto meyakini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap objektif dalam memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu (7/9/2022) lalu.

Anies diperiksa buntut laporan dugaan korupsi turnamen Formula E yang digelar Pemprov DKI Jakarta pada 4 Juni 2022 silam.

“Jangan berprasangka buruk terhadap KPK. Dalam memintai keterangan dari Gubernur Anies, KPK menjalankan tugas untuk kepentingan negara,” kata Sugiyanto pada Kamis (8/9/2022).

“KPK bukan buzzer (pendengung) atau menzhalimi atau menjegal pencapresan Anies Baswesdan pada tahun 2024 mendatang. Publik tetap percaya 100 persen kepada KPK,” lanjut pria yang akrab disapa SGY ini.

Baca juga: Mohamad Taufik Nilai Pemanggilan Anies ke KPK Tidak Pengaruhi Namanya Sebagai Capres yang Potensial

Menurutnya, bila KPK menganggap ada kerugian negara dan cukup alat bukti, lembaga antirasuah itu akan segera mengumumkan tersangka.

Pengunaan dana APBD DKI Jakarta senilai Rp 560 miliar adalah hal yang paling penting.

“Wakil Ketua KPK Alexandra Marwarta pernah menerima masukan dari Kemendagri. Dijelaskannya bahwa dana APBD tak bisa dipakai untuk tujuan bisnis pemerintah, tetapi harus bussiness to bussiness (antarbisnis) atau B to B atau Perusahaan to Perusahaan,” jelasnya.

Sedangkan Pemprov DKI Jakarta mengunakan dana APBD 560 miliar untuk membayar commitmen fee kepada Formula E Operations (FEO). Kegiatan Formula E sendiri bertujuan bisnis karena mencari keuntungan.

“Jika pada akhirnya KPK mengumumkan tersangka, boleh jadi akan mengarah pada penguna anggaran. Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta menggunakan dana APBD tahun 2019 dan 2020 untuk membayar commitment fee senilai Rp 560 miliar,” ungkapnya.

Baca juga: Diperiksa 11 Jam Soal Formula E, Anies Baswedan: Senang Sekali Bisa Kembali Membantu KPK

Dia mengatakan, apabila KPK telah mengumumkan tersangka atas dugaan korupsi kasus Formula E tersebut, banyak orang yang akan terkejut.

Masyarakat bakal mengerti bahwa tindakan KPK selama ini adalah murni untuk penegakan hukum, bukan untuk tujuan politis dan lainnya.

“Bila hal ini terjadi, dugaan kasus korupsi Formula E boleh jadi akan melebar. Perbandingan biaya commitment fee yang diduga lebih mahal dengan negara lain akan didalami KPK,” ucapnya.

Baca juga: VIDEO Anies Baswedan Selesai Diperiksa KPK 11 Jam

SGY menyebut, kemungkinan KPK tak hanya fokus pada dana APBD Rp 560 miliar saja

. Tetapi tentang pembiayaan yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam melaksanakan kegiatan Formula E.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved