Jabatan Gubernur DKI Jakarta akan Berakhir, Anies Baswedan Pastikan Program DP 0 Rupiah Rampung 2024

Walaupun jabatan Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang, Anies Baswedan pastikan program DP 0 rupiah rampung tahun 2024.

Warta Kota/Leonardus Wical Zelena Arga
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat ditemui usai meresmikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Nuansa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, CIPAYUNG - Walaupun jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan segera berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022 mendatang, Anies Baswedan pastikan program DP 0 rupiah rampung di tahun 2024.

"Iya, pasti tetap berlanjut. Ini (program DP 0 rupiah) kan kami mengerjakannya pakai peraturan. Saya bekerja dengan institusi, bukan personality," ujar Anies, Kamis (8/9/2022).

Saat ditemui usia meresmikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Nuansa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Anies menegaskan semua yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta menggunakan peraturan.

Menurut Anies, peraturan itu merupakan institusi dalam menjalankan suatu program, termasuk DP 0 rupiah.

Baca juga: Anies Baswedan Tegaskan Program DP 0 Rupiah Hanya untuk Warga Jakarta dengan Penghasilan di Atas UMP

Lebih lanjut Anies memastikan, peraturan tersebut nantinya harus dilaksanakan oleh siapapun yang bertugas selanjutnya, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Kemudian bagaimana menjamin ke depannya? Jadi ini kan skemanya adalah pihak swasta yang memiliki tanggung jawab," ujar Anies.

Anies mengatakan bahwa mereka (pihak swasta) yang punya kewajiban untuk membangun bangunan dengan konsep DP 0 rupiah.

Pastinya pihak swasta tersebut akan terus berkolaborasi dengan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Terkait Kontra DP 0 Rupiah, Gubernur Anies Baswedan Berterima Kasih karena Tidak Perlu Beriklan

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan bahwa program DP 0 rupiah menyasar kelompok masyarakat yang berpenghasilan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Jadi program ini untuk yang di atas UMP. UMP Rp 4,6 juta sampai yang berpenghasilan Rp 14,8 juta per bulan," ujar Anies, Kamis (8/9/2022).

Anies menjelaskan segmentasi rusunami adalah untuk masyarakat yang memiliki kemampuan membayar cicilan. Tetapi mereka (masyarakat berpenghasilan UMP) kesulitan untuk menabung dan membayar Down Payment (Dp).

Lebih lanjut Anies menginformasikan, untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah UMP, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).

"Bagi mereka yang berpenghasilan di atas Rp 15 juta per bulan, pasar sudah bisa melayani. Karena kan ada penjualan apartemen," ujar Anies.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Turun Lagi, Legislator PKS: Menaikkan Harga BBBM Sulit Dinalar Logika

Hal itulah yang disinyalir sebagai bantuan dari Pemprov DKI Jakarta, supaya masyarakat DKI Jakarta bisa memiliki rumah tinggal permanen.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved