Anies Baswedan Tegaskan Program DP 0 Rupiah Hanya untuk Warga Jakarta dengan Penghasilan di Atas UMP

WARTAKOTALIVE.COM, CIPAYUNG - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan bahwa program DP 0 rupiah menyasar kelompok masyarakat dengan penghasilan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Jadi program ini untuk yang di atas UMP. UMP Rp 4,6 juta sampai yang berpenghasilan Rp 14,8 juta per bulan," ujar Anies, Kamis (8/9/2022).

Saat ditemui usai meresmikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Nuansa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Anies menjelaskan segmentasi rusunami untuk masyarakat yang memiliki kemampuan membayar cicilan.

Tetapi mereka (masyarakat berpenghasilan UMP) kesulitan untuk menabung dan membayar Down Payment (Dp).

Baca juga: Terkait Kontra DP 0 Rupiah, Gubernur Anies Baswedan Berterima Kasih karena Tidak Perlu Beriklan

Lebih lanjut Anies menginformasikan, untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah UMP, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).

"Bagi mereka yang berpenghasilan di atas Rp 15 juta per bulan, pasar sudah bisa melayani. Karena kan ada penjualan apartemen," ujar Anies.

Hal itulah yang disinyalir sebagai bantuan dari Pemprov DKI Jakarta, supaya masyarakat DKI Jakarta bisa memiliki rumah tinggal permanen.

Baca juga: Ada Peran Verrel Bramasta, Begini Awal Kisah Asmara Riza Syah dan Lyordra Ginting

Apalagi sejauh ini program DP 0 rupiah tingkat keterisiannya mencapai 95 persen. Lantas ia membandingkan dengan hunian rumah komersial seperti apartemen, memiliki tingkat keterisian hanya 70 persen.

"Kemudian ini sudah ada yang mengantre lebih dari 7.000 untuk mendaftar di program (DP 0 rupiah) ini," ujar Anies.

Di rusunami dengan program DP 0 rupiah, Anies menegaskan bahwa masyarakat akan melalui proses skrining terlebih dahulu, sehingga mereka bisa tinggal.

Skrining yang dilakukan adalah berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan supaya masyarakat DKI Jakarta dapat memperoleh fasilitas rusunami dengan program DP 0 rupiah.

Baca juga: Data Warga 3 Kali Dibobol Hacker, DPR Pertanyakan Keamanan Pusat Data Nasional

Adapun persyaratan tersebut di antaranya:

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya lima tahun.

2. Belum memiliki rumah tinggal permanen.

3. Tidak pernah menerima subsidi perumahan.

4. Berpenghasilan Rp 4,6 juta hingga Rp 14,8 juta per bulan.

5. Taat membayar pajak.

6. Prioritas bagi yang sudah menikah.

7. Jika terpilih, wajib memiliki rekening bank DKI. (m36)