Ketua APPKSI Ungkap Dampak Buruk Kebijakan Pungutan Ekspor CPO Terhadap Petani Sawit

WARTAKOTALIVE.COM - Kebijakan pungutan ekspor (Levy) minyak sawit, dapat merugikan industri perkebunan sawit.

Bahkan, pungutan ekspor CPO turut berdampak buruk pada ekonomi Indonesia, secara keseluruhan.

Mengenai dampak buruk kebijakan pungutan ekspor CPO ini diungkap Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI), Muhamadyah. 

Dikatakan Muhamadya, kebijakan pungutan ekspor yang dilakukan secara tak langsung (specific-levy) akan menaikkan harga CPO dunia.

Baca juga: Kenapa Pemerintah Didesak Menghapus Pungutan Ekspor CPO Capai 55 Persen dari Harga Ekspor CPO?

Baca juga: Larangan Ekspor CPO Dicabut, Harga Sawit Anjlok, APPKSI Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani 

Baca juga: Ekspor CPO Dibuka Lagi, Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah pada 31 Mei 2022

Namun menurunkan harga CPO/TBS domestik.

Sehingga, menciptakan disparitas harga CPO dunia dengan harga CPO domestik.

Kebijakan yang demikian akan merugikan produsen CPO/TBS domestik

Termasuk juga petani sawit yang ada pada 190 kabupaten di Indonesia.

"Industri biodisel domestik diperkirakan menikmati manfaat ganda yakni makin murahnya harga bahan baku (CPO) dan
subsidi dari pungutan ekspor."

"Namun secara keseluruhan Indonesia dirugikan," kata Muhamadyah, pada Senin (11/7/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, negara eksportir minyak sawit dunia, selain Indonesia akan menikmati manfaatnya.

Bahkan termasuk perusahaan Indonesia yang bergerak pada industri minyak sawit di negara lain.

Berbeda kebijakan pungutan ekspor yang dilakukan dengan cara langsung (lump-sum levy) dan penggunaan dana pungutan untuk subsidi bunga kredit industri minyak sawit.

Hal itu merupakan kebijakan terbaik, dan menguntungkan semua pelaku industri minyak sawit termasuk pemerintah.

Selain itu, kata dia harga CPO domestik akan tertekan akibat pungutan ekspor.