Ketua APPKSI Ungkap Dampak Buruk Kebijakan Pungutan Ekspor CPO Terhadap Petani Sawit

Hal itu akan makin tertekan jika harga CPO dunia melewati USD 750 dimana tarif BK mulai berlaku.

"Tekanan terhadap harga CPO/TBS domestik yang demikian tampaknya sulit diimbangi oleh peningkatan penyerapan CPO di dalam negeri"

"karena tambahan penyerapan CPO didalam negeri tidak terlalu besar dibandingkan dengan produksi CPO dalam negeri," ujarnya.

Apalagi dengan diberlakukan pungutan ekspor Secara nyata industri hilir telebih industri biodiesel masih tetap menikmati tambahan manfaat (better-off) dari sebelumnya.

Sementara produsen CPO/TBS harus menderita (worse-off) akibat kebijakan itu.

Mengacu pengalaman Indonesia tahun-tahun sebelumnya, nilai penurunan manfaat yang diderita produsen CPO/TBS lebih besar dari tambahan manfaat yang dinikmati industri hilir biodiesel dan konsumen.

Sehingga secara keseluruhan Indonesia dirugikan (worse-off).

Kemudian, pihak lain yang menikmati kebijakan pungutan ekspor minyak sawit Indonesia adalah negara eksportir minyak sawit selain Indonesia.

Seperti Malaysia, Thailand, negara-negara Afrika termasuk perusahaan Indonesia (jika ada) yang berada di luar Indonesia.

Kenaikan harga CPO dunia akibat pungutan ekspor Indonesia membuat negara-negara itu menikmati harga CPO dunia yang lebih tinggi.

Menurut dia, dengan mempertahankan pungutan ekspor CPO maka pemerintah secara tidak langsung mematikan industri sawit petani sawit.

"Akhirnya akan menciptakan krisis ekonomi jika petani sawit dan industri perkebunan sawit terus merugi."

"Sehingga berdampak pada kredit macet pada perbankan nasional," kata Muhamadyah.

Pemerintah sedang berupaya membuka kembali ekspor CPO dan produk turunannya.

Hal itu dilakukan seiring terpenuhinya kebutuhan minyak goreng dalam negeri. L