ACT Disorot

Izin Pengumpulan Uang dan Barang oleh Lembaga Serupa ACT Diperiksa Ulang Kemensos

Terkait hal itu Kemensos juga menyisir dan memeriksa kembali izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) oleh lembaga sejenis seperti ACT.

Dok. Humas Kemensos
Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy memberikan arahan dalam Workshop Virtual Antikorupsi yang digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Kini Muhadjir mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. 

Ia menjelaskan pada Selasa (5/72022) Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Sosial Ad Interim, menggantikan posisi Tri Rismaharini yang tengah menjalankan ibadah haji sejak, Rabu (6/7/2022) hari ini.

"Ibu Risma sedang menunaikan ibadah haji," kata Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat.

Harry memastikan Muhadjir menjabat sebagai Mensos Ad Interim hingga Risma rampung menunaikan ibadah haji. 

Setelah menjadi Mensos Ad Interim, Muhadjir langsung mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang dimiliki Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Dia mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022.

Alasan utama Muhadjir mencabut izin yakni karena ACT mengambil uang sumbangan dari publik melebihi ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Presiden ACT Ibnu Khajar sempat membantah ada aturan yang dilanggar.

Baca juga: Relawan Ungkap Kerap Dengar Karyawan ACT Bagikan Sembako Kedaluwarsa dan Menipu

Dia mengatakan bahwa ACT bukan lembaga zakat, sehingga dana operasional yang diambil pun bisa mencapai 13,5 persen atau lebih.

"ACT bagaimana bisa mengambil 13,5 persen, sebagai amil zakat 12,5 persen. Kenapa lebih? (Karena) ACT bukan lembaga zakat," kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).

Seperti diketahui Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT disorot setelah adanya laporan investigasi Majalah Tempo yang menyebutkan ada dugaan penyelewengan dana yang dilakukan lembaga itu. 

Baca juga: ACT Diduga Menyelewengkan Dana Donasi, Fadli Zon: Kalau Ada Dugaan Seperti Itu, Ya Diselidiki Saja

Dalam laporan itu juga disebutkan dana sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi petinggi ACT.

Bahkan gaji CEO ACT mencapai Rp250 Juta per bulan, sementara gaji pejabat menengah mencapai Rp80 juta per bulan. 

Selain itu mereka juga mendapat fasilitas mewah berupa mobil.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved