Pemekaran Daerah
Pemuda Adat Papua: Tidak Semua Orang Papua Minta Merdeka, di Dalam NKRI Itu Anugerah Tuhan
Jan meyakini pemekaran Papua akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua, dan mempercepat pembangunan di Tanah Cenderawasih tersebut.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo mengatakan, pihaknya mendukung penuh pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua."
"Ini untuk menyejahterakan rakyat Papua, dan pemerataan pembangunan di tanah Papua."
"Untuk itu, kami mengharapkan kepada Bapak Presiden untuk segera mempercepat DOB di tanah Papua."
Baca juga: Mengaku Dipaksa Tanggung Jawab, Bupati Bogor Ade Yasin: Ini Namanya IMB, Inisiatif Membawa Bencana
"Guna menciptakan situasi Papua yang aman, damai, dan kondusif, juga membawa kesejahteraan kepada masyarakat Papua," katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Jan meyakini pemekaran Papua akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua, dan mempercepat pembangunan di Tanah Cenderawasih tersebut.
Jan juga mengatakan, sebagaian besar rakyat Papua setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga: Ketua Umum PB IDI: Organisasi Kedokteran Lebih dari Satu akan Membingungkan Dokter Maupun Masyarakat
"Tidak semua orang Papua minta merdeka, tidak semua orang Papua minta referendum."
"Saya adalah warga negara Indonesia yang setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan NKRI harga mati," tegas Jan.
Dalam kesempatan yang sama, Pendeta Catto Y Mauri juga menegaskan dukungannya terhadap pemekaran tiga wilayah di Papua.
Baca juga: Ida Fauziyah Terbitkan Permenaker 4/2022, Cairkan JHT Cukup Pakai Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan KTP
Catto juga menegaskan NKRI adalah anugerah Tuhan untuk rakyat Papua.
"Sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin katakan satu statement yang saya bisa bilang dan tidak terbantahkan."
"Papua di dalam NKRI itu anugerah Tuhan. Itu kita syukuri," ucap Catto.
Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui tiga rancangan undang-undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Persetujuan itu diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU tentang Provinsi di Papua, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
