PPP Berharap Kualitas Pengganti Fadjroel Rachman Seperti Wimar Witoelar dan Julian Aldrin Pasha
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap pengganti Fadjroel memiliki kapasitas yang bagus dalam hal komunikasi publik.
lihat foto
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
"Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Joko Widodo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.
Baca juga: Hasto Kristiyanto: Megawati Bakal Berkontemplasi Mohon Petunjuk Tuhan untuk Cari Penerus Jokowi
Acara pelantikan tersebut digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Para duta besar yang dilantik tersebut sebelumnya juga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diperlukan.
Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas.
Bisa Jadi Dikosongkan
Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tak mau ambil pusing soal anggapan komunikasi publik pihak Istana jelek.
Ia mengatakan, siapa saja berhak memberikan penilaian terhadap suatu kinerja.
Yang pasti, kata Ali, KSP selalu terus berupaya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
Baca juga: LaporCovid-19: Tiga Pasien Meninggal karena Tidak Kebagian Ruang ICU pada 14-25 Juni 2021
"Ya enggak apa-apa, artinya siapa saja boleh memberi penilaian itu dari mana pun datang.
"Tetapi bagi Presiden, bagi KSP, yang penting bagi kami masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan jelas," kata Ali kepada wartawan, Senin (28/6/2021).
Selama ini, menurut Ali, komunikasi publik Istana berjalan baik dan linier.
Baca juga: TNI Kerahkan 176 Nakes Tambahan, Ditempatkan di Wisma Atlet, Rusun Nagrak, dan Pasar Rumput
Setiap ada pertanyaan dari publik, KSP selalu berusaha memberikan penjelasan sebaik mungkin.
Komunikasi publik dari Istana, kata dia, selama ini dikoordinasikan oleh KSP, Kemensetneg, dan Sekretariat Kabinet.
"Umpamanya siapa saja yang bisa menelepon kami tidak akan terhalang, dan setiap ditanya pasti kami jawab, karena sudah mendapatkan penjelasan dari Bapak Presiden."
Baca juga: Pemerintah Diminta Terapkan PSBB Ketat di Jawa Selama Dua Pekan Agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps
"Kami sudah tahu strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau Bapak Presiden, itu sebabnya pentingnya KSP," beber Ali.
Terkait siapa yang akan mengisi kursi Juru Bicara Presiden yang akan kosong karena Fadjroel Rachman dicalonkan menjadi duta besar, Ali mengatakan tergantung pada keputusan Presiden.
Bisa saja, kata dia, kursi Jubir tetap kosong, karena komunikasi publik di Istana telah berjalan dengan baik.
Baca juga: Kubu Moeldoko Gugat Menkumham ke PTUN, Partai Demokrat: Wujud Nyata Gila Kekuasaan, Memalukan!
"Bisa jadi (kosong), pertama tentu seberapa jauh tingkat urgensi dan kebutuhan yang nanti Pak Presiden lihat, karena selama ini juga berjalan normal saja, kan?"
"Yang pasti kami dari KSP akan all out itu, back up apa yang Bapak Presiden sampaikan pada publik."
"Kemudian kalau harus mendapatkan elaborasi penjelasan, pasti akan kami lakukan," paparnya.
PDIP Usul Dijabat Mensesneg Atau Menseskab
Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman masuk dalam 33 daftar nama calon duta besar (dubes) Republik Indonesia.
Anggota DPR Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan tugas jubir diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno atau Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
"Untuk ke depan, sebaiknya jubir presiden bisa diserahkan kepada Menseskab atau Mensesneg."
Baca juga: Jokowi: Target Kita 1 Juta Vaksin per Hari di Bulan Juli, Agustus 2 Juta Sehari
"Sehingga tidak ada tumpang tindih dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan yang diambil oleh presiden," kata Djarot kepada wartawan, Minggu (27/6/2021).
Ketua DPP PDIP itu menjelaskan, peran Mensesneg sekaligus sebagai jubir sudah terjadi di beberapa pemerintahan sebelumnya, misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.
"Pengalaman di masa sebelumnya Bung Karno menunjuk Pak Ruslan Abdulgani dengan sebutan Jubir Usman, yang diberikan tugas khusus untuk menyampaikan kebijakan BK tentang Manipol Usdek."
Baca juga: Firli Bahuri Dinilai Bisa Diberhentikan Gegara Polemik TWK, Perbuatan Tercela Jadi Kata Kunci
"Sedangkan di masa Soeharto Pak Moediono Mensesneg ditunjuk sebagai jubir presiden untuk menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan presiden dan hasil rapat kabinet," papar Djarot. (Chaerul Umam)
