PPP Berharap Kualitas Pengganti Fadjroel Rachman Seperti Wimar Witoelar dan Julian Aldrin Pasha

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Posisi Juru Bicara Presiden kosong setelah Jokowi melantik Fadjroel Rachman menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap pengganti Fadjroel memiliki kapasitas yang bagus dalam hal komunikasi publik.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Sudah Bikin Kesepakatan dengan Merck, Akhir Tahun Ini Indonesia Kedatangan Molnupiravir

"Pertama tentu kemampuan komunikasi publiknya bagus."

"Yang kedua tentu orang yang punya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya."

"Dan yang ketiga saya kira adalah orang yang memang tiap saat itu bisa gampang untuk dihubungi, dikomunikasi," papar Arsul.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Perintahkan Harga Tes PCR Diturunkan Jadi Rp 300 Ribu dan Berlaku Tiga Hari

Lantas, Arsul menyebut beberapa mantan jubir presiden di era sebelumnya yang andal dalam berkomunikasi.

Sehingga, program dan pesan presiden dapat tersampaikan dengan baik ke publik.

"Zaman Gus Dur ada almarhum Pak Wimar Witoelar, itu saya kira juga bagus."

Baca juga: Kepala Daerah, Menteri, dan Ketua Umum Parpol Dikapitalisasi untuk Pilpres 2024

"Zaman Pak SBY ada Julian Aldrin Pasha, itu juga bagus."

"Nah, saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan beliau, kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti Pak Wimar atau Pak Julian Aldrin itulah," ulas Arsul.

Terkait nama Menseskab Pramono Anung yang digadang-gadang bakal menjadi jubir presiden, Arsul melihat sosok Pramono cukup cakap dalam berkomunikasi.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 25 Oktober 2021: 1.236 Pasien Sembuh, 460 Orang Positif, 30 Meninggal

Namun, Arsul mengingatkan tugas Pramono sebagai Menseskab yang diemban kini sudah cukup berat.

"Ya itu tentu berpulang ke Presiden."

"Kalau kita bicara Pak Menseskab sekarang saya kira Pak Pramono itu sosok yang kapabel juga sebetulnya, untuk bisa mengomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kebijakan-kebijakan presiden."

Baca juga: Besar Atau Kecilnya Gelombang Ketiga Pandemi Covid-19 di Indonesia Tergantung Tujuh Hal Ini

"Tetapi apakah beliau yang nanti akan merangkap? Karena tugasnya sebagai Menseskab itu juga cukup berat."

"Ya biar Pak Jokowi yang mempertimbangkan," beber Wakil Ketua MPR itu.

Belum Ada Arahan

Posisi juru bicara Presiden kini kosong, setelah ditinggalkan Fadjroel Rachman yang dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Senin (25/10/2021).

Deputi Bidang Protokol, Media, dan Pers Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, hingga kini belum ada arahan dari Presiden terkait pengganti Fadjroel Rachman sebagai jubir.

"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden," kata Bey kepada wartawan.

Baca juga: Jokowi Lantik 17 Duta Besar, Jubir Presiden Tugas di Kazakhstan, Mantan Ketua Kadin di Amerika

Lagi pula, kata Bey, saat ini ada Kantor Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara, dan Sekretariat kabinet yang mengisi komunikasi Presiden.

"Selain itu di istana sudah ada Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 17  duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (dubes LBBP) untuk sejumlah negara sahabat.

Baca juga: Jika Tak Dibatalkan, YLKI Sarankan Kebijakan Wajib Tes PCR Penumpang Pesawat Direvisi

Ke-17 duta besar LBBP menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Pengangkatan para dubes LBBP ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Mereka yang dilantik adalah:

1. M Fadjroel Rachman untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan berkedudukan di Nur-Sultan.

2. Abdul Aziz Ahmad untuk Kerajaan Arab Saudi berkedudukan di Riyadh.

3. Dewi Gustina Tobing untuk Republik Demokrotik Sosialis Sri Langka merangkap Republik Maladewa berkedudukan di Kolombo.

4. Bebeb AKN Djunjunan untuk Republik Yunani berkedudukan di Athena.

5. Lena Maryana untuk Negara Kuwait berkedudukan di Kuwait City.

6. R Pribadi Sutiono untuk Republik Slovakia berkedudukan di Bratislava.

7. Muhammad Najib untuk Kerajaan Spanyol merangkap organisasi pariwisata dunia PBB berkedudukan di Madrid.

8. Ardi Hermawan untuk Kerajaan Bahrain berkedudukan di Manama.

9. Ade Padmo Sarwono untuk Kerajaan Yordania Hashimiah merangkap Palestina berkedudukan di Amman.

10. Muhammad Oemar untuk Republik Perancis merangkap Kepangeranan Andora, keharyapatihan Monako dan organisasi kependidikan dan kebudayaan PBB berkedudukan di Paris.

11. Tatang Budie Utama Razak untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Barbados dan Federasi Saint Kitts dan Nevis, berkedudukan di Bogota.

12. MI Derry Aman untuk ASEAN berkedudukan di Jakarta.

13. Arrmanatha C Nasir untuk PBB, organisasi internasional lainnya di New York dan International Sibet authority berkedudukan di New York.

14. Febrian Alvianto untuk Perserikatan PBB, organisasi perdagangan dunia dan organisasi internasional lainnya di Jenewa berkedudukan di Jenewa.

15. Siswo Pramono untuk Persemakmuran Australia merangkap Republik Vanuatu berkedudukan di Canberra.

16. Okto Dorinus Manik untuk Republik Demokratik Timor Leste berkedudukan di Dili.

17. Rosan P Roeslani untuk Amerika Serikat berkedudukan di Washington DC.

Baca juga: Aturan Baru Sistem Kerja ASN, WFO 75 Persen pada PPKM Level 1 di Jawa-Bali Bagi yang Sudah Divaksin

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah bagi para dubes yang dilantik.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

"Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Joko Widodo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

Baca juga: Hasto Kristiyanto: Megawati Bakal Berkontemplasi Mohon Petunjuk Tuhan untuk Cari Penerus Jokowi

Acara pelantikan tersebut digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Para duta besar yang dilantik tersebut sebelumnya juga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diperlukan.

Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas.

Bisa Jadi Dikosongkan

Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tak mau ambil pusing soal anggapan komunikasi publik pihak Istana jelek.

Ia mengatakan, siapa saja berhak memberikan penilaian terhadap suatu kinerja.

Yang pasti, kata Ali, KSP selalu terus berupaya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

Baca juga: LaporCovid-19: Tiga Pasien Meninggal karena Tidak Kebagian Ruang ICU pada 14-25 Juni 2021

"Ya enggak apa-apa, artinya siapa saja boleh memberi penilaian itu dari mana pun datang.

"Tetapi bagi Presiden, bagi KSP, yang penting bagi kami masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan jelas," kata Ali kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Selama ini, menurut Ali, komunikasi publik Istana berjalan baik dan linier.

Baca juga: TNI Kerahkan 176 Nakes Tambahan, Ditempatkan di Wisma Atlet, Rusun Nagrak, dan Pasar Rumput

Setiap ada pertanyaan dari publik, KSP selalu berusaha memberikan penjelasan sebaik mungkin.

Komunikasi publik dari Istana, kata dia, selama ini dikoordinasikan oleh KSP, Kemensetneg, dan Sekretariat Kabinet.

"Umpamanya siapa saja yang bisa menelepon kami tidak akan terhalang, dan setiap ditanya pasti kami jawab, karena sudah mendapatkan penjelasan dari Bapak Presiden."

Baca juga: Pemerintah Diminta Terapkan PSBB Ketat di Jawa Selama Dua Pekan Agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

"Kami sudah tahu strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau Bapak Presiden, itu sebabnya pentingnya KSP," beber Ali.

Terkait siapa yang akan mengisi kursi Juru Bicara Presiden yang akan kosong karena Fadjroel Rachman dicalonkan menjadi duta besar, Ali mengatakan tergantung pada keputusan Presiden.

Bisa saja, kata dia, kursi Jubir tetap kosong, karena komunikasi publik di Istana telah berjalan dengan baik.

Baca juga: Kubu Moeldoko Gugat Menkumham ke PTUN, Partai Demokrat: Wujud Nyata Gila Kekuasaan, Memalukan!

"Bisa jadi (kosong), pertama tentu seberapa jauh tingkat urgensi dan kebutuhan yang nanti Pak Presiden lihat, karena selama ini juga berjalan normal saja, kan?"

"Yang pasti kami dari KSP akan all out itu, back up apa yang Bapak Presiden sampaikan pada publik."

"Kemudian kalau harus mendapatkan elaborasi penjelasan, pasti akan kami lakukan," paparnya.

PDIP Usul Dijabat Mensesneg Atau Menseskab

Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman masuk dalam 33 daftar nama calon duta besar (dubes) Republik Indonesia.

Anggota DPR Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan tugas jubir diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno atau Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

"Untuk ke depan, sebaiknya jubir presiden bisa diserahkan kepada Menseskab atau Mensesneg."

Baca juga: Jokowi: Target Kita 1 Juta Vaksin per Hari di Bulan Juli, Agustus 2 Juta Sehari

"Sehingga tidak ada tumpang tindih dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan yang diambil oleh presiden," kata Djarot kepada wartawan, Minggu (27/6/2021).

Ketua DPP PDIP itu menjelaskan, peran Mensesneg sekaligus sebagai jubir sudah terjadi di beberapa pemerintahan sebelumnya, misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.

"Pengalaman di masa sebelumnya Bung Karno menunjuk Pak Ruslan Abdulgani dengan sebutan Jubir Usman, yang diberikan tugas khusus untuk menyampaikan kebijakan BK tentang Manipol Usdek."

Baca juga: Firli Bahuri Dinilai Bisa Diberhentikan Gegara Polemik TWK, Perbuatan Tercela Jadi Kata Kunci

"Sedangkan di masa Soeharto Pak Moediono Mensesneg ditunjuk sebagai jubir presiden untuk menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan presiden dan hasil rapat kabinet," papar Djarot. (Chaerul Umam)