Firli Bahuri Dinilai Bisa Diberhentikan Gegara Polemik TWK, Perbuatan Tercela Jadi Kata Kunci

Pasal 32 Ayat (1) UU 19/2019 tentang KPK menyebutkan, pimpinan berhenti atau diberhentikan karena tujuh ketentuan.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Zainal Arifin Mochtar, peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal, menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bisa diberhentikan gegara polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Zainal Arifin Mochtar, peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal, menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bisa diberhentikan gegara polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dalam diskusi 'Menelisik Makna Perbuatan Tercela dan Alasan Hukum Pemberhentian Pimpinan KPK' pada Jumat (25/6/2021), Zainal menjabarkan ada tiga konteks yang dikenal secara hukum terkait pemberhentian pimpinan KPK.

“Apakah Firli Bahuri bisa diberhentikan dengan kejadian seperti ini?"

Baca juga: DAFTAR Lengkap Lokasi Vaksinasi Covid-19 Tanpa Surat Domisili di Indonesia, Cukup Bawa KTP

"Saya ingatkan ada tiga sebenarnya konteks yang bisa kita kenal secara hukum,” ucap Zainal.

Ia merinci, tiga konteks itu adalah pemberhentian langsung, perbuatan melawan hukum, dan penyalahgunaan kewenangan.

Namun, pasal 32 Ayat (1) UU 19/2019 tentang KPK menyebutkan, pimpinan berhenti atau diberhentikan karena tujuh ketentuan.

Baca juga: Agar Tak Ketergantungan Luar Negeri, Muhadjir Effendy Dorong Percepatan Produksi Vaksin Nasional

Ketentuan tersebut adalah meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, melakukan perbuatan tercela, dan menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Kemudian, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari tiga bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, dan atau dikenai sanksi berdasarkan undang-undang ini.

“Perlu dilacak dulu, perbuatan tercela itu apa?"

Baca juga: 24 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Bakal Dibina Kementerian Pertahanan Selama 30 Hari Mulai 22 Juli

"Kalau kita lihat perbuatan tercela dalam konteks hukum Indonesia itu kebanyakan dilekatkan pada perbuatan asusila,” ulas Zainal.

Tetapi, perbuatan tercela juga bisa disematkan kepada pejabat negara misalnya, komisioner Komisu Pemilihan Umum (KPU) atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlibat narkoba.

“Itu sebenarnya membingungkan ya, tapi memang konteks hukum kita sepemahaman saya berkaitan dengan itu,” jelas Zainal.

Baca juga: PSBB dan PPKM Mikro Tak Sukses Redam Covid-19, Satgas Singgung Warga yang Marah-marah dan Ajak Duel

Meski demikian, Zainal berpendapat perlu ada keberanian dari Dewan Pengawas KPK melihat dengan jernih peran Firli Bahuri dalam proses TWK pegawai KPK.

Keberanian Dewas itu, katanya, untuk mengualifikasikan perbuatan, misalnya apakah ada kebohongan yang telah dilakukan di bawah sumpah, tidak menjalankan sumpah yang sudah dijanjikan ketika dilantik, dan lain sebagainya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved