PSI dan PDIP Getol Interpelasikan Anies terkait Formula E, Ariza:Belum Ada Laporan BPK soal Kerugian

3. Tahun 2022 sebesar Rp 221.000.000.000

4. Tahun 2023 sebesar Rp 226.000.000.000

5. Tahun 2024 sebesar Rp 230.000.000.000

PSI getol interpelasi Anies

Sebelumnya, delapan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta telah menandatangani berkas pengajuan hak interpelasi Formula E.

Hal ini menyusul langkah yang diinisiasi Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

“Kami menyambut baik apa yang sudah dilakukan Fraksi PDIP. Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam 2 tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran,” kata ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar kepada wartawan pada Rabu (18/8/2021).

Menurutnya, ini merupakan langkah awaal dan pihaknya masih menunggu kelanjutannya dari lembaga DPRD DKI Jakarta.

Namun PSI akan terus berkomitmen mengawal uang rakyat agar tidak dihambur-hamburkan.

Selain itu langkah interpelasi ini mendesak untuk diajukan karena DPRD DKI Jakarta segera akan melakukan pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 serta KUA-PPAS 2022.

Baca juga: Pencabutan Izin Hotel G2, Disparekraf DKI Jakarta Tunggu Hasil Penyelidikan Polisi

Baca juga: Kasus Dugaan Prostitusi Hotel G2, Plt Wali Kota Jakarta Selatan: Tidak Kita Tolerir

Baca juga: Tidak Kunjung Jera, Hotel G2 Kembali Tawarkan Belasan Terapis Siap Dibooking di Tengah Masa PPKM

Sementara berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 tahun 2021, ajang Formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara pada 2022.

“Interpelasi menjadi sangat penting, apakah Formula E ini mau dianggarkan atau tidak pada anggaran mendatang. Kalau ternyata Formula E disetujui maka anggarannya harus disusun, kalau tidak maka anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan prioritas lain,” jelasnya.

Kata dia, jwaban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hak interpelasi sangat diperlukan karena akan menjelaskan semua keraguan terkait Formula E.

Apakah kegiatan tersebut merupakan ajang pemborosan ataupun tidak berdasarkan analisa studi kelayakan (feasibility studies).

Baca juga: Kasus Dugaan Prostitusi di Hotel G2, Plt Wali Kota Jaksel Masih Tunggu Hasil Penyelidikan Polisi

Baca juga: Hotel G2 Disidak Disparekraf DKI, Kasatpol PP Jaksel : Penyegelan Tunggu Instruksi Provinsi

Baca juga: Terbukti Terlibat Dalam Praktik Prostitusi, Pemprov DKI Bakal Cabut Izin Operasional Hotel G2

Selanjutnya Fraksi PSI akan terus berkomunikasi dengan fraksi lain agar dukungan pengajuan hak interpelasi ini makin bertambah setiap hari.