Breaking News:

Kriminalitas

Pencabutan Izin Hotel G2, Disparekraf DKI Jakarta Tunggu Hasil Penyelidikan Polisi

Pencabutan Izin Hotel G2, Disparekraf DKI Jakarta Tunggu Hasil Penyelidikan Polisi. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Polres Metro Jakarta Selatan tengah mendata belasan terapis di Hotel G2, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin (5/7/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus dugaan prostitusi yang terjadi di Hotel G2 disoroti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Berkolaborasi dengan pihak Polres Metro Jakarta Selatan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta terus mendalami kasus dugaan prostitusi yang terjadi di hotel yang berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu. 

Terkait hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disparekraf DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya menyampaikan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak Kepolisian.

Hasil penyelidikan tersebut katanya akan melengkapi laporan sekaligus rekomendasi terkait tindak lanjut kasus, termasuk pencabutan izin Hotel G2.

"Kami sudah bersurat ke Polres Jaksel terkait perkembangan kasusnya. Apakah ada keterlibatan manajemen hotel dalam kasus (prostitusi) ini," ungkap Gumilar Ekalaya pada Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Hotel G2 Disidak Disparekraf DKI, Kasatpol PP Jaksel : Penyegelan Tunggu Instruksi Provinsi

Pengiriman surat tersebut dilakukan bersamaan dengan inspeksi mendadak yang dilakukan pihaknya di Hotel G2 pada Senin (2/8/2021).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami keterlibatan pengelola terkait kasus dugaan prostitusi di Hotel G2.

Selanjutnya, apabila pihak Manajemen Hotel G2 terbukti terlibat langsung dalam praktik prostitusi, pihaknya akan mencabut izin usaha hotel sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

"Kita pelajari dulu, akan kita berikan sanksi bila memang terbukti (terlibat praktik prostitusi)," ungkap Gumelar dihubungi pada Jumat (30/7/2021).

"Bisa sampai pencabutan ijin apabila terbukti keterlibatan Management dalam prostitusi. Kita akan koordinasikan dengan Kepolisian sampai sejauh mana pelanggarannya," tegasnya.

Baca juga: Kasus Dugaan Prostitusi Hotel G2, Plt Wali Kota Jakarta Selatan: Tidak Kita Tolerir

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved