Breaking News:

Virus Corona

IPW Nilai Jika Kapolda Sumsel Tak Disanksi Bisa Timbulkan Kecemburuan di Lapisan Bawah Polri

Sebab, tambah Teguh, Kapolri melakukan pembiaran terhadap Kapolda Sumsel yang sudah secara jelas dan tegas telah mengakui kesalahannya.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Yaspen Martinus
@hotmanparisofficial
Plt Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan sanksi kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri. 

WARTAKOTALIVE, SEMANGGI - Plt Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan sanksi kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri.

Hal itu terkait sumbangan fiktif putri Akidi Tio, Heryanty, senilai Rp 2 triliun, yang tidak kunjung cair. Meski, Indra sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya.

"Apabila Kapolri tidak menetapkan sanksi pada Kapolda Sumsel, maka bisa dikatakan Kapolri telah melakukan praktik impunitas," kata Teguh, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Megawati: Mengapa Sumatera Barat yang Pernah Saya Kenal Sepertinya Sekarang Sudah Mulai Berbeda?

Sebab, tambah Teguh, Kapolri melakukan pembiaran terhadap Kapolda Sumsel yang sudah secara jelas dan tegas telah mengakui kesalahannya.

Kapolda Sumsel mengaku "tertipu" melalui pernyataan pers karena dirinya tidak hati-hati.

"IPW menilai 'pengakuan dosa' dari Kapolda Sumsel bukanlah alasan pemaaf bagi bebasnya tanggung jawab sebagai insan Bhayangkara."

Baca juga: Pembeli Sepi di Masa PPKM, Pedagang Keliling: Tidak Ikut Perang, Masa Beli Bendera Saja Tidak Bisa?

"Yang tidak menjunjung tinggi kode etik profesi Polri (KEPP) seperti tercantum pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri," ujarnya.

Karena, kata Teguh, dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Kepolisian itu, tegas dikatakan, sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Sehingga untuk menegakkan Undang-undang kepolisian, kesalahan dan ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh Kapolda Sumsel, tidak boleh dibiarkan oleh Kapolri," tutur Teguh.

Baca juga: Tak Berani Proses Azis Syamsuddin, Formappi Nilai MKD DPR Tak Berguna dan Mesti Ditinjau Ulang

Hal ini menurutnya merujuk kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagai turunannya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved