Raperda Covid-19 Tak Jadi Disetujui Hari Ini, Begini Alasan DPRD DKI Jakarta

Riza menyampaikan, revisi Perda 2/2020 saat ini sudah dalam tahap pengajuan ke DPRD DKI untuk dibahas.

Baca juga: Ogah Dirawat di Fasilitas Kesehatan, Belasan Warga Kayuringin Jaya Bekasi Wafat Saat Isolasi Mandiri

"Sebelumnya enggak ada sanksi pidana, dan sekarang kita akan masukkan."

"Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat dapat diselesaikan teman-teman DPRD dan Pemda," harapnya.

Riza menuturkan, Perda 2/2020 tak mengatur sanksi yang lebih berat seperti pemidanaan, bagi pelanggar kebijakan pemerintah.

Baca juga: Kebut Program Vaksinasi, Jokowi Minta Stok 19 Juta Dosis Vaksin di Daerah Segera Dihabiskan 

"Revisi ini dilatarbelakangi karena sanksi yang ada sekarang dianggap masih kurang efektif, sehingga perlu ada sanksi pidana," terangnya.

Bahkan, lanjut Riza, masih banyak warga yang mengakali penerapan sanksi.

Misalnya, ketika sebuah perusahaan kedapatan melanggar aturan batasan WFO, dan tempat usahanya kena sanksi penutupan selama 3 hari, mereka justru menyewa tempat lain demi tetap bisa berkegiatan.

Baca juga: Pemerintah Tambah 2 Ribu Tempat Tidur Perawatan Pasien Covid-19 Gejala Sedang di Jakarta

Sehingga, Pemprov DKI dirasa perlu mempertegas sanksi bagi para pelanggar kebijakan pemerintah terkait penanggulangan Covid-19.

"Masih ada saja yang coba-coba mengakali dari sanksi yang ada."

"Makanya kami akan menyusun sanksi yang lebih berat, yaitu sanksi pidana yang akan kita masukkan dalam Perda," ucapnya.

Baca juga: Menteri Agama: Di Islam Ada Hukum Ketaatan pada Allah, Rasul, dan Pemerintah

Perda 2/2020 ini diterbitkan sebagai landasan hukum bagi Pemprov DKI dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Perda ini mengatur hal-hal terkait tanggung jawab Pemprov DKI dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, hingga sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Namun, dalam perda tersebut tak tertuang sanksi pidana bagi pelanggar aturan, sehingga lewat revisi ini Pemprov DKI menambahkan pasal-pasal pidana di dalamnya. (*)