Politisi PDIP: Beda Pendapat Boleh, tapi Saat Perang Semua Harus Bersatu, Itu Baru Negarawan Sejati

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyayangkan masih banyak komentar negatif terhadap pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.

“Di saat rakyat menderita, di saat seluruh elemen bangsa ini berperang melawan Covid-19, ada saja yang berkomentar seolah-olah pemerintah salah."

"Komentar seperti ini kan kontra produktif, terjadi pro dan kontra di masyarakat."

Baca juga: Luncurkan Buku Putih, Amien Rais Pastikan Lembaga TNI-Polri Tak Terlibat Penembakan 6 Anggota FPI

"Ujung-ujungnya, banyak yang lalai menjalankan protokol kesehatan,” kata Rahmad kepada wartawan, Kamis (8/7/2021)

Politisi PDIP ini mengatakan, politisi, pengamat, epidemiolog, akademisi, atau siapa pun, jangan lah menari-nari di saat rakyat menderita, di saat seluruh bangsa perang melawan Covid-19.

“Jangan sampai rakyat terkotak kotak, terbelah hanya karena terjadi perbedaan penanganan bagaimana cara perang melawan Covid-19,” tuturnya.

Baca juga: Pendapatan per Kapita Merosot Jadi 3.870 per Dolar AS Akibat Pandemi Covid-19, Indonesia Turun Level

Rahmad mengatakan, dalam negara demokrasi maju di mana pun, perbedaan pendapat itu penting.

Oposisi itu penting di dalam pembangunan bangsa. Namun, tambahnya, ketika ada perang, ketika musuh negara sudah terlihat, tidak ada satu kata yang berbeda.

“Perbedaan pendapat boleh-boleh saja, tapi di saat perang, semua harus bersatu padu melawan musuh."

Baca juga: Rosaline Irene Rumaseuw Minta Pemerintah Bikin Rumah Sakit Khusus Pejabat, PAN: Kami Kaget

"Itu baru namanya negarawan sejati. Bukan malah mencari-cari celah menyalahkan pemerintah,” ucapnya.

Karena itu, lanjut Rahmad, dirinya mengajak semua pihak untuk bersatu, bergotong-royong melawan Covid-19.

“Inilah momentum kita menjadi seorang negarawan, untuk mendarmabaktikan tenaga dan pikiran kita untuk ibu pertiwi perang melawan Covid-19," paparnya.

Baca juga: Respons Usulan DPR, Kemendikbudristek: Luluskan Dokter yang Belum Kompeten Bahayakan Pasien

Rahmad mengingatkan, perbedaan itu penting, tetapi perbedaan di saat perang akan menimbulkan energi negatif.

Menurutnya, jika itu terjadi, yang rugi adalah bangsa dan seluruh rakyat indonesia.

“Jadi, ingatlah wahai politisi, ingatlah siapa pun yang mau berkomentar, hendaknya berpikir dua belas kali, seribu kali apa dampaknya omongan itu.”

Baca juga: Perusahaan di Jakarta yang Langgar PPKM Darurat Tambah 21, Polisi Bakal Cari Tersangkanya

“Pandemi ini bukan momentum untuk berkomentar yang tidak-tidak dan saling menyalahkan. Saat ini waktunya untuk bersatu,” tegasnya.

Masa pandemi, lanjutnya, adalah waktunya mendarmabaktikan ke ibu pertiwi, segala potensi, segala tindakan, dan segala doa satu padu perang melawan Covid-19.

“Untuk itu saudaraku, sebangsa dan setanah air, ayo sudahi."

Baca juga: Begini Cara Polisi Tindak Perkantoran Langgar PPKM Darurat, Lakukan Penyelidikan di Stasiun Kereta

"Boleh beda pendapat di mana pun, tapi ketika negara sedang perang, semuanya bersatu padu."

"Saling mendukung, saling support dan saling menguatkan, bergandengan tangan melawan Covid-19."

"Jangan lah mengumbar kesalahan pemerintah, seolah-olah tidak bisa melindungi rakyatnya. Itu kontraproduktif, korbannya rakyat,” bebernya.

Baca juga: Indonesia Jadi Negara Menengah Bawah Lagi, Rizal Ramli: Tanya Sama yang Biasa Ngomong Ecek-ecek

Rahmad mengatakan, jadi politisi atau pengamat itu mudah, namun menjadi negarawan itu sesuatu hal yang butuh kesadaran kita semua.

‘’Jadi ayo, jadi politisi yang negarawan, ayo menjadi epidemiolog yang negarawan, ayo menjadi pengamat yang negarawan semua untuk ibu pertiwi,’’ ajaknya.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 8 Juli 2021, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 623.277 (23.4%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 432.978 (17.2%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 280.830 (11.3%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 187.175 (8.3%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 82.742 (3.8%)

RIAU

Jumlah Kasus: 74.398 (3.4%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 70.894 (2.6%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 66.768 (3.3%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 61.175 (2.7%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 54.957 (2.5%)

BALI

Jumlah Kasus: 53.405 (2.5%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 37.700 (1.7%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 36.976 (1.8%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 30.806 (1.4%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 29.912 (1.1%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 27.592 (1.2%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 23.995 (1.0%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 22.901 (1.0%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 22.713 (0.9%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 21.377 (1.1%)

ACEH

Jumlah Kasus: 20.060 (0.9%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 17.146 (0.8%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 16.515 (0.6%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 14.436 (0.7%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 14.106 (0.7%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 13.749 (0.6%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 13.458 (0.7%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 12.874 (0.5%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 12.323 (0.6%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 11.570 (0.5%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 10.255 (0.4%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 6.355 (0.2%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 6.217 (0.3%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 6.153 (0.3%). (Vincentius Jyestha)