Diajak Andre Rosiade Hadiri Rapat Komisi VI DPR, Ibas Tetap Tak Tunjukkan Batang Hidungnya

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, tak terlihat dalam rapat Komisi VI DPR yang digelar Kamis (8/7/2021).

Rapat tersebut membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 bersama Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir secara virtual.

Ibas sebelumnya mengkritik penanganan Covid-19 dan menarasikan negara gagal.

Baca juga: Langgar PPKM Darurat, Karyawan Pabrik Konveksi di Cilincing Sembunyi Saat Digerebek Polisi

Rapat Komisi VI itu dihadiri 27 anggota. Sebagai anggota Komisi VI, Ibas tak tampak secara fisik maupun virtual.

Setelah Menteri BUMN menyampaikan paparan, anggota Komisi VI yang hadir dipersilakan menyampaikan pandangan.

Namun, Ibas juga tak terlihat menyampaikan pandangannya.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 8 Juli 2021: Dosis Pertama 34.860.686, Suntikan Kedua 14.622.502 Orang

Ada beberapa anggota yang menyampaikan pandangan, di antaranya Martin Manurung, Achmad Baidowi, Elly Rachmat Yasin, Andre Rosiade, Nusron Wahid, Supratman Andi Agtas, dan Faisol Riza.

Ibas sebelumnya mengkhawatirkan Indonesia jadi negara gagal, karena tak mampu menyelamatkan rakyatnya dari pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, Andre Rosiade, kolega Ibas di Komisi VI DPR, memahami kekhawatiran Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Namun, Andre mengajak koleganya itu untuk berkontribusi nyata, dengan menghadiri rapat-rapat di Komisi VI.

Baca juga: PAN Minta Maaf Wasekjennya Desak Pemerintah Bikin Rumah Sakit Khusus Pejabat di Masa Pandemi

"Saya sebagai sesama anggota komisi VI, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi VI dengan mitra-mitra kita."

"Hadir ini bisa hadir secara fisik maupun secara virtual," kata Andre kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Andre menyebut, Ibas bisa memberikan kontribusi kepada para mitra kerja Komisi VI DPR, misalnya Kementerian BUMN.

Baca juga: Tutup Gerbang Utama Kompleks Parlemen Hingga 20 Juli, DPR Pasang Spanduk Covid-19 Dilarang Masuk

Ibas, lanjut Andre, bisa memberikan saran kepada BUMN Farmasi terkait pelayanan vaksinasi kepada masyarakat, atau soal produksi obat-obatan.

"Lalu juga bisa mendorong dalam rapat, agar holding BUMN rumah sakit, yaitu Pertamedika IHC, untuk menambah kapasitas tempat tidur dan ICU, untuk lebih maksimal melayani masyarakat."

"Termasuk juga mendorong BUMN menyediakan oksigen," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.

Baca juga: Pasien Covid-19 di Kota Tangsel Bertambah 121 Orang pada 8 Juli 2021, Tempat Tidur Isolasi Sisa 78

Andre kembali mengajak Ibas hadir rapat di Komisi VI, ketimbang melontarkan kritik.

"Jadi, daripada berteriak di luar, lebih baik Mas Ibas hadir dalam rapat."

"Kan sayang sekali, Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang, tapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat."

Baca juga: Jika Dikaitkan dengan Tahun Politik 2024, Andika Perkasa Terkendala Hal Ini untuk Jabat Panglima TNI

"Sekali lagi, hadir bisa bisa secara fisik maupun virtual," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, khawatir Indonesia disebut negara gagal dalam mengatasi pandemi Covid-19.

‘"Begini ya, Covid-19 makin ‘mengganas’."

"Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia."

Baca juga: Luncurkan Buku Putih, Amien Rais Pastikan Lembaga TNI-Polri Tak Terlibat Penembakan 6 Anggota FPI

"Sampai kapan bangsa kita akan terus begini?"

"Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal, akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya,’’ kata Ibas melalui keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Ibas menuturkan, pemerintah terlihat tidak berdaya menangani pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua.

Baca juga: Pendapatan per Kapita Merosot Jadi 3.870 per Dolar AS Akibat Pandemi Covid-19, Indonesia Turun Level

Dia mencontohkan, kurangnya tabung oksigen, hal itu menurutnya menunjukkan antisipasi yang lemah dari pemerintah.

‘’Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain? Tapi saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat,” tutur Ibas.

Kasus tabung oksigen ini, menurutnya merupakan preseden buruk.

Baca juga: Rosaline Irene Rumaseuw Minta Pemerintah Bikin Rumah Sakit Khusus Pejabat, PAN: Kami Kaget

Hal ini memperlihatkan pemerintah seolah-olah kurang sigap menyiapkan kebutuhan untuk menjawab gejala-gejala yang muncul sebelumnya.

‘’Kan ada varian baru di negara lain. Kita tahu, itu bukan tak mungkin masuk ke negara kita."

"Lalu muncul kasus-kasus baru, kemudian angka yang kita khawatirkan juga terjadi, dan lain sebagainya."

Baca juga: Respons Usulan DPR, Kemendikbudristek: Luluskan Dokter yang Belum Kompeten Bahayakan Pasien

"Itu semua gejala-gejala yang rasanya mudah dibaca dan terkait dengan kesiapan kita dalam menyediakan kebutuhan medis."

"Tidak ada yang mendadak. Karena pandemi kan sudah masuk tahun kedua, jadi harusnya bisa diantisipasi,’’ paparnya.

Ibas juga meminta pemerintah tegas mengambil keputusan soal vaksin.

Baca juga: Perusahaan di Jakarta yang Langgar PPKM Darurat Tambah 21, Polisi Bakal Cari Tersangkanya

Jika vaksin yang sebelumnya tidak cukup manjur, segera sediakan vaksin yang lebih baik.

Kemudian, percepatan vaksinasi di kota dan di desa atau daerah ekstrem, menurutnya harus menjadi prioritas.

“Banyak yang sudah divaksin tetap terpapar varian baru virus ini."

Baca juga: Begini Cara Polisi Tindak Perkantoran Langgar PPKM Darurat, Lakukan Penyelidikan di Stasiun Kereta

"Jika vaksin yang sebelumnya digunakan dianggap kurang bagus, pemerintah tak perlu ragu menghadirkan vaksin yang ‘cespleng’ demi melindungi rakyat."

"Kemudian lakukan prioritas percepatan vaksinasi di kota dan di desa atau daerah ekstrem."

"Sehingga, kita bisa hidup normal lagi seperti negara lain, seperti beberapa negara di Eropa, misalnya,’’ bebernya.

Baca juga: Indonesia Jadi Negara Menengah Bawah Lagi, Rizal Ramli: Tanya Sama yang Biasa Ngomong Ecek-ecek

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 7 Juli 2021, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 610.303 (23.4%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 425.206 (17.2%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 276.598 (11.3%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 184.624 (8.3%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 81.763 (3.8%)

RIAU

Jumlah Kasus: 73.726 (3.4%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 69.470 (2.6%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 66.268 (3.3%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 60.672 (2.7%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 54.187 (2.5%)

BALI

Jumlah Kasus: 52.828 (2.5%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 37.425 (1.7%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 36.832 (1.8%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 30.510 (1.4%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 29.456 (1.1%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 27.342 (1.2%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 23.622 (1.0%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 22.613 (1.0%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 21.799 (0.9%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 21.276 (1.1%)

ACEH

Jumlah Kasus: 19.898 (0.9%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 16.921 (0.8%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 16.277 (0.6%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 14.279 (0.7%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 13.982 (0.7%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 13.617 (0.6%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 13.436 (0.7%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 12.557 (0.5%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 12.188 (0.6%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 11.306 (0.5%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 9.952 (0.4%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 6.230 (0.2%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 6.172 (0.3%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 6.112 (0.3%). (Chaerul Umam)