Ini Alasan Qodari Dorong Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024, Tutup Ruang Politik Variabel Imam Besar

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - M Qodari, penasihat Komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro 2024), mengungkap alasan mendorong Presiden Joko Widodo kembali maju di Pilpres 2024, berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Menghindari polarisasi dalam masyarakat pada Pilpres 2024, menjadi alasan mendorong Jokowi berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024.

Qodari menilai Pilpres semakin lama semakin keras dari tahun ke tahun.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Turun Jadi 20, Jateng Terbanyak, Jakarta Masuk Lagi

Bahkan menurutnya, Pilpres 2019 tidak sama dengan 2004 tahun 2009.

”Karena pertama, sekarang kita hidup di zaman politik identitas."

"Ini terjadi secara global, bukan hanya terjadi di Indonesia.”

Baca juga: LIVE STREAMING Sidang Vonis Rizieq Shihab, Hakim Tolak Permintaan Terdakwa Dihadirkan Sekaligus

“Kedua yang juga baru, adalah kita hidup di zaman medsos."

"Manusia sekarang hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia maya."

"Dunia medsos ini ternyata punya logikanya sendiri, yang namanya logika algoritma biner."

Baca juga: BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Hasil Tes Swab

"Dan itu menciptakan fenomena yang namanya ruang gema atau echo chamber,” ulas Qodari dalam Diginas Tribun Network: Pro-Kontra Presiden Tiga Periode dan Pasangan Jokowi-Prabowo,” Kamis (24/6/2021).

Hal itu, kata dia, bermanifestasi di Pilpres 2019, dalam wujud kategorisasi cebong dan kampret.

Polarisasi ini telah mengakibatkan kerusuhan di 2019, tatkala Gedung Bawaslu diserbu habis-habisan, dan terjadi bentrokan di sejumlah lokasi di Jakarta.

Baca juga: Jatuhkan Vonis Lebih Rendah dari Tuntutan, Hakim Bilang llmu Agama Rizieq Shihab Masih Dibutuhkan

Bila bukan Jokowi-Prabowo yang menjadi pasangan calon di 2024, maka dia khawatirkan akan terjadi kerusuhan dan kekerasan yang lebih besar lagi, dan banyak korban jiwa jatuh.

“Sehingga saya melihat nanti 2024 kalau kalau polanya tetap seperti ini, katakanlah calonnya bukan Jokowi-Prabowo, maka terjadi yang dikhawatirkan akan banyak korban yang meninggal."

"Terjadi penyerbuan ke Gedung MPR, petugas kelelahan, kecapaian jadi korban."

Baca juga: Sama Seperti dengan GAM, Pemerintah Diminta Ajak Kelompok Pro Kemerdekaan Papua Berdialog

"Kemudian ada kena peluru nyasar kayak 2019 itu, ada orang seperti Yunarto Wijaya menjadi target pembunuhan."

"Itu dalam skala yang berlipat dari sebelumnya yang sudah kita lihat."

"Singkatnya Indonesia akan memenuhi teori dari pemilu menuju kekerasan,” tuturnya.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Naik Jadi 26, Sumatera Utara Mendominasi

Atas dasar itulah, lanjut Qodari, dirinya berpikir mengenai solusi untuk hal itu.

“Saya melihat solusinya ada pada Jokowi dan Prabowo,” ucapnya.

Kenapa Jokowi-Prabowo?

Baca juga: Majelis Hakim PN Jaktim Jatuhkan Vonis 1 Tahun Penjara kepada Menantu Rizieq Shihab

Karena, katanya, dua tokoh ini merupakan representasi dari pilihan masyarakat Indonesia.

Hal itu sudah terlihat dan dibuktikan dalam Pilpres 2014 dan 2019.

“Sederhana saja, karena mereka berdua ini yang selama ini didukung."

Baca juga: ISI Lengkap SKB Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE, Wartawan Bisa Dijerat Pasal 27 Ayat 3

"Lalu kemudian kalau saya kampanyekan, saya sosialisasi Jokowi-Prabowo, insyaallah secara naluriah nanti masyarakat akan mendukung,” paparnya.

Kedua tokoh itu, lanjut Qodari, juga nasionalis, dan bisa bersatu melawan tantangan radikalisme di NKRI.

“Saya memang pengin ada aliansi besar tokoh nasionalis NKRI bersatu untuk menghadapi tantangan yang yang lain, yaitu radikalisme, pemikiran-pemikiran garis keras.”

Baca juga: Siapkan 2.100 Titik, Kapolri Targetkan 1 Juta Vaksinasi per Hari Tercapai pada 26 Juni 2021

“Jadi ada para petualang politik yang kemudian pengaruhnya besar, dan bisa membuat tensi itu menjadi sangat tinggi."

"Istilah saya itu variabel imam besar."

"Nah, variabel ini harus ditutup ruang komunikasinya, ruang politiknya,” tegasnya.

Sebelumnya, relawan Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 alias Jokpro, mengumumkan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa menjabat presiden tiga periode.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Mau Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal Terbesar di Indonesia, 25 Ribu Orang Sehari

Namun, Jokpro menginginkan periode ketiga ini Jokowi bisa berdampingan bersama Prabowo sebagai Wakil Presiden.

Beberapa alasan disampaikan mengapa mereka mendukung Jokowi maju sebagai presiden untuk ketiga kalinya.

Baca juga: DAFTAR Negara Tanpa Korban Meninggal Akibat Covid-19 per 19 Juni 2021, Tak Ada di Asia Tenggara

Penasihat Komunitas Jokpro 2024 M Qodari menilai, duet Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2024 bisa meringankan beban ongkos politik yang akan dikeluarkan.

Selain itu, nantinya pilpres akan berlangsung secara lebih terkendali, dan di tahun 2024 nanti Indoenesia tidak akan mengalami benturan lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menanggapi wacana masa jabatan presiden tiga periode, seiring isu amandemen UUD 1945.

Baca juga: Edhy Prabowo Bilang Larangan Ekspor Benur Rugikan Rakyat, Susi Pudjiastuti: No Comment!

"Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik, ya sikap saya enggak berubah."

"Janganlah membuat kegaduhan baru."

"Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi."

Baca juga: Butuh Studi Lebih Lanjut, Sertifikat Vaksin Covid-19 untuk Syarat Bepergian Masih Wacana

"Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode."

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama," papar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/3/20201) lalu.

Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Ingin Tampar Muka Saya!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju wacana masa jabatan Presiden ditambah menjadi tiga periode dan dipilih oleh MPR.

"Kalau ada yang usulan tiga (wacana), menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Jokowi, sejak awal dirinya meminta amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan secara terbatas, terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

• BREAKING NEWS: PN Depok Tolak Gugatan Perdata Korban First Travel, Majelis Hakim Beda Pendapat

Tetapi, kenyataannya saat ini melebar ke wacana lain.

"Sekarang kenyataannya begitu kan? Presiden dipilih MPR, Presiden tiga periode. Jadi lebih baik, tidak usah amandemen," tutur Jokowi.

"Kita konsentrasi saja ke tekanan internal yang tidak mudah diselesaikan," sambung Jokowi.

Megawati: Yang Ngomong yang Kepengin

Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri angkat bicara terkait isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dirinya menuding balik pihak yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menjadi presiden selama tiga periode.

"(Jokowi) berkeinginan katanya 3 periode."

Baca juga: Terduga Teroris yang Diciduk di Tangerang Bertugas Cari Dana dan Latih Wirausaha di Jamaah Islamiyah

"Yang omong itu yang kepengin sebetulnya."

"Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode," kata Megawati dalam peluncuran buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam', yang disiarkan channel YouTube PDIP, Rabu (24/3/2021).

Menurut Megawati, tudingan terhadap Jokowi tersebut tidak berdasar.

Baca juga: Ini Wujud Drum Barang Bekas yang Bikin Deden Noy Tenar tapi Tak Dapat Duit dari YouTube

Mengingat, menurut Megawati, presiden tidak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945 untuk menambah masa jabatan.

"Memang presiden bisa mengubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak," ucap Megawati.

Megawati mengaku menyinggung hal itu karena dia justru ingin mendorong agar kader-kader PDIP yang duduk di eksekutif maupun legislatif, tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat.

Baca juga: KISAH Penggebuk Drum dari Barang Bekas Asal Bengkulu: Sepi Order Manggung Berbuah Kejutan

Menurut Megawati, para kader PDIP harus banyak membaca buku sehingga pengetahuannya banyak.

Namun isi buku itu sebaiknya tak hanya dibaca, namun harus dipraktikkan di lapangan.

Dengan begitu, kader PDIP selalu aktif bekerja di tengfah rakyat.

Baca juga: Cabut Gugatan, Marzuki Alie: Kepengurusan AHY Sudah Demisioner Usai KLB, Ngapain Digugat Lagi?

"Kalian saya minta itu supaya aktif."

"Seperti Hendy (Wali Kota Semarang). Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhenti lah."

"Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode," tutur Megawati.

Baca juga: Ini Keuntungan Jakarta Gelar Balapan Formula E Menurut Jakpro

Dirinya menyebut tugas utama sebagai kader PDIP adalah memperjuangkan nasib rakyat. (*)