Revisi UU KPK

Pekan Depan Pembacaan Putusan Uji Materi, 51 Guru Besar Minta MK Batalkan Revisi UU KPK

51 guru besar dari berbagai universitas di Indonesia mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan uji materi UU KPK pada Selasa (4/5/2021) pekan depan. 

"Tentu secara kasat mata sudah dapat dipahami bahwa pembahasan regulasi itu juga telah mengabaikan partisipasi masyarakat, karena prosesnya tertutup dan tidak akuntabel," imbuh mereka.

Baca juga: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Terhadap Anggota FPI Dapat Bantuan Hukum dari Polri

Padahal, kata para guru besar, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses dan tahapan legislasi.

"Jika praktik ini dianggap benar, bukan hanya isu tertib hukum saja yang dilanggar, namun jauh lebih esensial, yakni mempertaruhkan masa depan kehidupan demokrasi di Indonesia," beber mereka.

Kian melemahnya iklim pemberantasan korupsi di Indonesia, disampaikan mereka, juga tergambar dalam riset Transparency International (TI) beberapa waktu lalu.

Baca juga: Terorisme Beda dari Kasus Pidana Biasa Jadi Alasan Polisi Tak Izinkan Munarman Dijenguk

Kala itu, TI menemukan fakta bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 merosot tajam, baik dari segi skor maupun peringkat.

"Singkatnya, sebelum UU KPK direvisi, Indonesia berada pada peringkat 85 dunia dengan skor IPK 40. Namun semuanya berubah setelah revisi UU KPK dilakukan."

"Citra Indonesia di mata dunia semakin memburuk dengan turunnya peringkat menjadi 102 dan degradasi skor tiga poin menjadi 37."

Baca juga: Polisi Harus Lepas Munarman Jika dalam 21 Hari Tak Bisa Buktikan Terlibat Terorisme

"IPK ini tentunya dapat mencerminkan bahwa arah politik hukum semakin menjauh dari penguatan pemberantasan korupsi."

Pada konteks lain, para guru besar menyebut kepercayaan publik kepada KPK juga merosot drastis.

Sepanjang 2020 sejak UU KPK baru berlaku, KPK semakin menjauh dari ekspektasi publik.

Baca juga: KKB Papua Dilabeli Teroris, Densus 88 Bisa Tangkap Pendukung di Medsos Seperti Veronica Koman

"Dalam pemantauan kami, setidaknya delapan lembaga survei telah mengonfirmasi hal tersebut."

"Padahal, sebagaimana diketahui oleh Bapak dan Ibu Yang Mulia Hakim Konstitusi, selama ini KPK praktis selalu mendapatkan apresiasi dan citra positif di mata publik," sebut mereka.

Terkait itu, mereka menilai Mahkamah Konstitusi harus mencabut revisi UU KPK dan mengembalikan KPK ke murah yang lebih baik.

Baca juga: KRI Nanggala-402 Dikabarkan Sempat Kirim Sinyal Tempur Sebelum Hilang Kontak, Ini Klarifikasi TNI AL

"Harapan itu hanya akan terealisasi jika Bapak dan Ibu Yang Mulia Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi UU KPK hasil revisi."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved