Breaking News:

Vaksinasi Covid19

Polemik Vaksin Nusantara, Ketua Umum PB IDI: DPR Boleh Awasi, tapi Jangan Ambil Alih Kinerja BPOM

Anggota DPR seakan memaksakan izin uji klinis tahap II vaksin Nusantara tetap dilaksanakan.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Sejumlah anggota DPR menjadi relawan uji klinis Vaksin Nusantara, meski belum mendapat izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari BPOM. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menuding BPOM bermain politik dalam polemik Vaksin Nusantara.

Melki bersama tokoh pejabat lainnya turut menjadi relawan uji coba Vaksin Nusantara.

Penolakan uji klinis fase kedua oleh BPOM dianggap aneh oleh Melki, karena para peneliti Vaksin Nusantara sudah melakukan perbaikan.

Baca juga: Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Siti Fadilah Supari Dukung Terawan Agar Tak Putus Asa

Padahal, sebelumnya telah ada kesepakatan jika setelah perbaikan, BPOM akan mempertimbangkan izin dari uji klinis.

Hal tersebut didapati usai Komisi IX DPR menggelar diskusi dengan Terawan dan peneliti Vaksin Nusantara.

Juga turut serta peneliti lain dari luar negeri dalam hal ini Amerika Serikat, lalu BPOM dan dua ahli, yakni Amin Subandrio dan Chaerul Anwar Nidom.

Baca juga: Emil Salim Minta Cuma Presiden, Wapres, dan Sekretaris Negara yang Berkantor di Kalimantan

"Itu seminggu kemudian dengan perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi kaidah rekomendasikan BPOM."

"Mestinya sudah bisa diberikan izin uji klinis tahap 2 terhadap vaksin Nusantara," ucapnya.

Menurut Melki, pada 17 Maret perstujuan sudah diberikan oleh BPOM.

Baca juga: Emil Salim: Kau Gali Lubang di Kalimantan Keluar Air, Bagaimana Bangun Kereta Api di Lahan Basah?

Perselisihan ini, menurut Melki, menimbulkan tudingan yang mengatakan jika DPR bermain politik di balik Vaksin Nusantara.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved