Polemik Vaksin Nusantara, Ketua Umum PB IDI: DPR Boleh Awasi, tapi Jangan Ambil Alih Kinerja BPOM

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sejumlah anggota DPR menjadi relawan uji klinis Vaksin Nusantara, meski belum mendapat izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari BPOM.

Anggota DPR seakan memaksakan izin uji klinis tahap II vaksin Nusantara tetap dilaksanakan.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengatakan, jangan sampai pihak kehilangan mengintervensi kebijakan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca juga: 200 Akun Medsos Ditegur Polisi Virtual karena Langgar UU ITE, Twitter Terbanyak, Facebook Nomor Dua

"Apakah DPR bisa mengawasi kinerja BPOM sebagai badan negara? Boleh."

"Tapi menurut saya, apa yang dilakukan DPR mengawasi kinerja, bukan mengambil alih kinerja," katanya dalam diskusi daring, Sabtu (17/4/2021).

Daeng mengkhawatirkan hal ini juga akan dirasakan oleh kelembagaan yang lain.
Selain itu, rentan pula dimasuki unsur politis.

Baca juga: Ingatkan Jangan Mudik Sebelum 6 Mei, Doni Monardo: Kita Tak Ingin Silaturahmi Berakhir Tragis

Bagaimanapun juga menurutnya, keputusan DPR adalah keputusan politis, meski melibatkan pakar-pakar keilmuan.

"Kalau enggak dijaga, lembaga profesional ke depan akan retan dimasuki unsur politis."

"Saya khawatir karena pekerja profesional ini harus dijaga karena prosedur keilmuan.

Baca juga: Kemenangan Dibatalkan MK, Status Kewarganegaraan Orient Tunggu Keputusan Amerika

"Jangan sampai ada intervensi. Termasuk dukungan tokoh ini, di duna kelimuan itu enggak ada nilainya," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menuding BPOM bermain politik dalam polemik Vaksin Nusantara.

Melki bersama tokoh pejabat lainnya turut menjadi relawan uji coba Vaksin Nusantara.

Penolakan uji klinis fase kedua oleh BPOM dianggap aneh oleh Melki, karena para peneliti Vaksin Nusantara sudah melakukan perbaikan.

Baca juga: Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Siti Fadilah Supari Dukung Terawan Agar Tak Putus Asa

Padahal, sebelumnya telah ada kesepakatan jika setelah perbaikan, BPOM akan mempertimbangkan izin dari uji klinis.