Partai Politik
DPC Bakal Rapat Akbar Desak MLB PKB, Yenny Wahid dan Menteri Agama Digadang Jadi Pengganti Cak Imin
Para kader di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) merasa perlu adanya evaluasi lewat MLB.
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah mendesak muktamar luar biasa (MLB).
Mereka menuding telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019.
Para kader di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) merasa perlu adanya evaluasi lewat MLB.
Baca juga: Polisi yang Berjaga Saat Mabes Polri Diserang Zakiah Aini Diperiksa, Hasilnya Tak Ada SOP Dilanggar
Terutama, untuk menggeser Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari kursi Ketua Umum PKB.
Bahkan, mereka tengah membahas dan memunculkan dua nama untuk menggantikan Cak Imin dari kursi ketua umum.
Kedua nama itu adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, dan putri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid.
Baca juga: Tiga Faktor Bikin Ali Mocthar Ngabalin Yakin Jokowi Bakal Lakukan Reshuffle Kabinet Pekan Ini
"Yenny Wahid atau Menteri Agama untuk mengganti Cak Imin" ujar seorang eks pengurus PKB kepada Tribun Network, Rabu (14/4/2021).
Menurutnya, saat ini sudah terdapat 200 DPC yang mendesak MLB PKB digelar.
Rencananya akan ada pertemuan akbar antar-DPC setelah Bulan Ramadan.
Baca juga: Partai Demokrat Kembali Gugat 12 Mantan Kader, Yasonna Laoly Kini Tak Ikut Jadi Tergugat
"Syawal. Tidak enak berantemnya bulan puasa," ucapnya.
Para DPC akan meminta nasihat dari para kiai sepuh untuk menyelamatkan PKB.
"Syawal itu DPC-DPC kumpul semua, meminta para kiai sepuh, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk mengambil alih PKB yang sudah ke luar dari AD/ART partai," ungkapnya.
Baca juga: Aburizal Bakrie Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 Nusantara Meski Belum Disetujui BPOM
Sebelumnya, ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) menginginkan muktamar luar biasa (MLB).
Penyebabnya, ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).
Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca juga: Perusahaan Wajib Bayar THR 2021 Penuh dan Tepat Waktu, yang Terlambat Didenda 5 Persen
Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.
"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).
Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum, sehingga AD/ART partai diubah.
Baca juga: Darmizal Tuding Sosok Ini yang Jerumuskan SBY Daftarkan Merek dan Lukisan Partai Demokrat ke DJKI
Satu di antaranya, DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.
"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC."
"Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC."
Baca juga: Yakin Menang Gugatan Soal AD/ART Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Minta AHY Fokus Siapkan Rp 100 M
"Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART."
"Pemilihan ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," beber Andi.
Pada realitasnya, ucap Andi, hal ini tidak sesuai AD/ART.
Baca juga: Pleidoi Tak Digubris Hakim, Djoko Tjandra Banding Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara
Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.
Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.
"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang, tidak ada lagi pengaderan."
Baca juga: Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Tak Terungkap, Novel Baswedan Nilai Polisi Enggan
"Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah, tapi semua ditentukan DPP," ungkapnya.
Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seraturan DPC ingin diselenggarakannya MLB.
Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB.
Baca juga: Ingin TMII Berbasis Konsep 4.0, Kemensetneg Buka Kanal Aspirasi Publik
Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.
"Kita ingin menyelamatkan PKB."
"Cak Imin ibarat Tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.
Baca juga: Besok Sentra Vaksinasi Bersama BUMN Libur, Beroperasi Hanya Sampai Pukul 14.00 Selama Ramadan
Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.
"Sudah berjalan dengan orang DPP."
"DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB, silakan."
Baca juga: Diajukan SBY, Begini Proses Pendaftaran Merek dan Lukisan Partai Demokrat ke DJKI Kemenkumham
"Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya. (Dennis Destryawan)