Partai Politik

Yakin Menang Gugatan Soal AD/ART Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Minta AHY Fokus Siapkan Rp 100 M

Nisan meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dkk tidak melontarkan ucapan-ucapan liar terkait Moeldoko.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Kubu Moeldoko mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait AD/ART 2020 Partai Demokrat. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kubu Moeldoko melalui Aliansi Penyelamat dan Penerus Partai Demokrat (APPD) sedang melakukan upaya hukum di pengadilan, pasca-tidak disahkannya KLB Partai Demokrat Deli Serdang oleh pemerintah.

Nisan meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dkk tidak melontarkan ucapan-ucapan liar terkait Moeldoko.

"Negara kita adalah negara hukum, kita hormati dulu proses di pengadilan."

Baca juga: Jokowi Teken PP 56/2021, Segini Royalti Lagu dan Musik yang Harus Dibayar Pemilik Hotel dan Karaoke

"Jangan malah mereka menebar upaya-upaya yang cenderung bohong," kata Ketua Umum APPD Nisan Radian lewat keterangan yang diterima Tribunnews, Senin (12/4/2021).

Nisan meminta kubu AHY melakukan saweran agar bisa mengumpulkan ganti rugi Rp 100 miliar, jika gugatan kubu Moeldoko dikabulkan pengadilan.

"Uang Rp 100 miliar itu tidak sedikit, mereka fokus saja dengan ganti rugi itu mulai sekarang."

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, Bagaimana Nasib Pengamen Jalanan?

"Kami yakin gugatan di pengadilan itu akan dimenangkan Pak Moeldoko," tegas Nisan Radian.

Dia juga menyoroti soal adanya sekelompok orang yang menghendaki Presiden Jokowi mencopot Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko karena terlibat KLB di Deli Serdang.

Menurutnya, gerakan untuk mendesak Presiden Jokowi mencopot Moeldoko merupakan bentuk intervensi, terlebih keterlibatan Moeldoko adalah urusan pribadi.

Baca juga: Isu Reshuffle Usai Penggabungan dan Ada Kementerian Baru, Nadiem Makarim Dinilai Layak Diganti

"Mengangkat dan memberhentikan seseorang untuk membantu kinerja pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi," ucap Nisan.

Sebelumnya, Muhammad Rahmad, juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait AD/ART 2020.

Gugatan itu menyusul penolakan pengesahan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Emas Sitaan Dicuri dan Digadaikan Pegawai, Ini Langkah KPK Perketat Pengamanan Barang Bukti

"Gugatan ke Pengadilan Negeri terkait AD/ART 2020 sudah diajukan minggu lalu," ungkap Rahmad kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Rahmad mengatakan permohonan gugatan dilakukan untuk merespons putusan Kemenkumham yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved