Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Surat Edaran Kapolri Dianggap Solusi Jangka Pendek

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - DPR menetapkan 33 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Dari 33 RUU tersebut, revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tak masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Menanggapi hal itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani menyinggung Surat Edaran (SE) tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca juga: DAFTAR 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Ada tentang Wabah dan Larangan Minuman Beralkohol

"Kapolri telah menyusun pedoman bagi aparat kepolisian untuk memaknai pasal-pasal potensi multitafsir UU ITE."

"Ini menjadi solusi jangka pendek sebelum UU-nya bisa direvisi," ujar Christina saat dihubungi Tribunnews, Rabu (24/3/2021).

Menurut anggota Komisi I DPR itu, sebelum merevisi UU ITE, harus merujuk pada banyaknya kriminalisasi dari pasal multitafsir.

Baca juga: Ogah Bacakan Eksepsi, Rizieq Shihab: Saya Tidak Mau Pertaruhkan Nasib pada Sinyal

Oleh karena itu, kajian yang dilakukan harus lebih mendalam.

"Merevisi UU ITE perlu untuk dilakukan berkaca pada banyaknya kasus-kasus kriminalisasi, sebagai ekses dari potensi multitafsir pasal-pasal UU ITE."

"Namun, kajian perlu dilakukan dalam menyusun NA (Naskah Akademik) dan draf RUU-nya," katanya.

Berikut ini daftar 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2021:

Usulan DPR

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR;

2. RUU tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR;

3. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR;