Wajah Doni Monardo Banyak Bertebaran di Jalan, Anggota Komisi VIII DPR: Mau Nyalon, Pak?

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Rudi Hartono, menyoroti banyaknya kampanye protokol kesehatan (prokes) yang memunculkan wajah Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Rudi pun mempertanyakan terkait anggaran yang digunakan dari kampanye prokes itu.

Hal itu disampaikan Rudi saat rapat kerja gabungan DPR dengan Mensos Tri Rismaharini dan Kepala BNPB Doni Monardo, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Amien Rais Curiga Ada Upaya Ubah Jabatan Presiden Jadi 3 Periode, Ali Mochtar Ngabalin: Faktor Uzur

"Sedikit Pak Doni, saya ingat anggaran komunikasi publik."

"Sedikit mau tanya kenapa terlalu banyak di TV-TV, setiap jalan itu gambar-gambar Pak Doni itu?"

"Apakah mau nyalon atau apa itu, pak?"

Baca juga: PDIP: Tambah Masa Jabatan Presiden Jadi Tiga Periode Bukan Kebutuhan Bangsa Kita Saat Ini

"Apakah itu anggaran komunikasinya dari situ?" Tanya Rudi.

Rudi pun menyampaikan rasa herannya terkait banyaknya gambar Doni Monardo di jalan-jalan serta di televisi.

Terutama, yang disorot oleh Rudi adalah layar yang menampilkan Doni Monardo di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Baca juga: MAKI Ancam Gugat Praperadilan Jika Ihsan Yunus Tak Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Ini Respons KPK

Secara tegas, Rudi lantas mempertanyakan dari mana anggaran untuk iklan di layar itu.

"Saya kan waktu pulang lewat Thamrin itu melihat ada layar besar, ini kok gambar Pak Doni semua?"

Ke sana sedikit lagi deket PI, Pak Doni lagi gitu."

Baca juga: Amien Rais Curiga Presiden Mau Jabat 3 Periode, Ngabalin: Kenapa Pas Ketemu Jokowi Tidak Ngomong?

"Makanya siapa yang bayar pak, apakah dana iklan itu?" Tanya Rudi.

Dalam kesempatan itu, Doni pun mengaku tidak tahu-menahu adanya foto dirinya yang muncul dalam iklan-iklan di jalan raya hingga di televisi.

Bahkan, Ketua BNPB Indonesia ini menegaskan tak pernah meminta secara khusus untuk dimunculkan dalam layar tersebut.

Baca juga: Karena Alasan Ini, Aktivis ICW Gabung Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat Gugat Kubu Moeldoko

Ia juga menyebut, iklan terkait prokes tidak menggunakan uang anggaran serupiah pun.

"Saya tidak tahu pak, kalau mereka menayangkan ada foto saya, video saya, karena kita tidak pernah membayar secara langsung untuk program yang sifatnya itu sukarela, pak."

"Termasuk di televisi itu tidak bayar, pak."

Baca juga: Ada Satu Akun Ikut Ditegur Virtual Police, Polri Tegaskan Tak Sadap WhatsApp

"Jadi kalau bapak melihat dari awal, tidak ada 1 rupiah pun anggaran pemerintah untuk televisi."

"Itu semuanya adalah iklan layanan masyarakat, dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi, pak," jelasnya.

Anggaran Turun, Tren Bencana Meningkat

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, pagu anggaran BNPB setiap tahun mengalami penurunan, namun tren bencana setiap tahun meningkat.

Doni mengungkapkan, tren penurunan itu terjadi mulai dari pagu anggaran tahun 2015 hingga 2020.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Polisi Bakal Panggil Warganet Bandel Ogah Hapus Unggahan Langgar UU ITE Meski Sudah Ditegur Dua Kali

"Kami juga laporkan bahwa pagu anggaran rutin BNPB beberapa tahun belakangan ini menujukkan kecenderungan yang menurun."

"Pada tahun 2015, pagu anggaran BNPB sebesar Rp 1,661 triliun."

"Kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp 1,653 triliun," ungkap Doni di ruang rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Dituntut Hukuman 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta, Djoko Tjandra: Sangat Berat

Sementara, kata Doni, pagu anggaran pada tahun 2017 turun menjadi Rp 1,084 triliun, atau menurun 34 persen.

Tahun 2018 pagu anggaran kembali mengalami penurunan sebesar 30 persen, menjadi Rp 748 miliar.

"Sedangkan tahun 2019 turun menjadi Rp 614 miliar, itu turun 17,9 persen."

Baca juga: Kecurigaan Amien Rais Soal Jabatan Presiden Mau Diubah 3 Periode Dinilai Cenderung Suuzan

"Dan pada tahun 2020 sebesar Rp 430 miliar, atau turun 26,6 persen, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 481 miliar," beber Doni.

Berdasarkan data tersebut, tercatat pagu anggaran rata-rata mengalami penurunan sebesar 22,08 persen setiap tahunnya.

Doni menilai, penurunan pagu anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan tren bencana yang kian meningkat.

Baca juga: Sepanjang Tak Bikin Rakyat Susah, Arief Poyuono Setuju Presiden Menjabat Tiga Periode

Oleh karena itu, Doni berharap ada peningkatan anggaran mengingat kebutuhan BNPB yang juga bertambah.

"Sedangkan kejadian bencana menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya."

"Sehingga terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketersediaan sumber dana yang terbatas," beber Doni. (Fransiskus Adhiyuda/Chaerul Umam)