Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Rumah DP Rp 0, Ketua RW 05 Pondok Ranggon Angkat Bicara

WARTAKOTALIVE.COM, CIPAYUNG--Sebuah lahan di Jalan Sapi Perah, Gang Asri I RT 05 RW 05 Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur diduga terkait kasus korupsi pengadaan tanah program DP Rp 0 Pemprov DKI Jakarta.

Adapun di lahan tersebut tidak terdapat pagar pembatas maupun pelang penanda bakal jadi lokasi pembangunan rumah DP Rp 0.

Warga pun bebas keluar masuk lahan kosong itu.  

Ketua RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon Saumin mengatakan kabar dugaan lahan itu terkait kasus korupsi yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuat Senin (8/3/2021) lalu. 

“Padahal saya dan Ketua RT 05 sama sekali enggak tahu. Nggak ada pemberitahuan resmi dari pemerintah,” kata Saumin, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: KPK Tetapkan Dirut Sarana Jaya sebagai Tersangka, Pemprov DKI Buka Peluang Beri Pendampingan Hukum

Menurut Saumin, lahan yang berbatasan dengan wilayah Kelurahan Munjul tersebut berkisar 4.000 meter persegi atau sama seperti kabar lahan yang disebut bermasalah.

“Hanya sepengetahuan saya dari dulu sampai sekarang lahan tersebut punya yayasan, bukan pemerintah,” sambungnya. 

Saumin pun heran dengan kabar lahan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0. Pasalnya hingga saat ini tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengurus pembelian lahan itu.

Baca juga: Sudah Dinanti-nanti, Subsidi Upah untuk Pekerja Batal Dilanjutkan, Begini Alasan Pemerintah

Baca juga: Di Lapangan Tampak Gagah dan Galak, Anggota Satpol PP di Ancol Takut Jarum Suntik saat Divaksin

“Setahu saya masih milik yayasan. Kalau sampai dijadikan lokasi untuk pembangunan rumah DP Rp 0 saya enggak tahu," katanya. 

Sementara Ketua RT 05/RW 05 Teriyono Pondok Ranggon juga mengatakan hingga kini mereka tak pernah mendengar lahan kosong yang dimiliki satu yayasan itu jadi lokasi rumah DP Rp 0.

Sejumlah warga di RT 05/RW 05 Pondok Ranggon juga mengungkapkan hal serupa dimana lahan yang digunakan untuk bercocok tanam itu bakal berubah peruntukannya. 

"Kalau secara zonasi wilayah peruntukan lahan ini hijau dan kuning, kuning untuk permukiman. Tapi yang lebih tahu pihak Citata (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI)," kata Teriyono. 

DKI buka peluang beri bantuan hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan pendampingan hukum kepada Dirut Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK atas dugaan korupsi.

Langkah pendampingan hukum ini disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Riyadi. 

Kendati demikian, pemberian pendampingan hukum ini masih dikoordinasikan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Di Lapangan Tampak Gagah dan Galak, Anggota Satpol PP di Ancol Takut Jarum Suntik saat Divaksin

Baca juga: Lurah Pekayon Jaya Bantah Remas Dada Penjaga Warung, Cuma Colek Bokongnya, Itupun hanya Bercanda

"Saya kira nanti ada. Saya koordinasi dulu dengan biro hukum. Di Sarana Jaya juga ada, secara aturan dimungkinkan untuk mendampingi secara bantuan hukum SDM BUMD yang ada masalah hukum," kata Riyadi, Selasa (9/3/2021).

Dikatakan Riyadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengetahui jika Dirut Pembangunan Sarana Jaya telah ditetapkan tersangka pada Jumat (5/3) kemarin. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta langsung melakukan tindakan.

"Begitu kami dilaporin dari sarana jaya, pak Gubernur langsung ambil tindakan menonaktifkan," katanya.

Meski telah dinonaktifkan, Pemprov DKI belum mengambil keputusan untuk mencopot Yoory dari Dirut Sarana Jaya.

Baca juga: Harta Karun Energi Terbarukan Jadi Incaran Banyak Negara, Indonesia Belum Susun Strategi Apapun

Sebab hingga saat ini Pemprov masih menunggu keputusan hukum, karena saat ini masih dalam proses penyidikan.

"Ini kan masih dalam proses penyidikan belum tentu salah. Kalau ngga salah masa ditindak (dicopot) kan belum. maka sifatnya nonaktif saja supaya dia mudah menyelesaikan proses ini," ungkapnya.

Kendati Dirut Sarana Jaya tersangkut masalah hukum, dikatakan Riyadi proyek DP nol persen tetap berjalan.

Baca juga: Partai Demokrat Dikudeta, Bupati Lebak Murka: Santet Banten Akan Dikirim untuk Moeldoko

Sebab proses pembangunan tidak mempengaruhi masalah hukum pada seseorang.

"Ya tetap lanjut, kan enggak ada masalah. program itu kan tidak tergantung orang di situ, tetap jalan," ucapnya. 

Anies tunjuk pelaksana tugas

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menunjuk Indra Sukmono Arharrys sebagai Plt Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan penggantian Dirut Sarana Jaya  berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

“Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menunjuk Plt Dirut dengan menganut asas praduga tak bersalah,” kata Riyandi dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Evan Dimas Darmono Kembali Membela Bhayangkara Solo FC untuk Jalani Piala Menpora dan Liga 1 2021

Baca juga: Lakukan Persiapan SEA Games 2021, Timnas Wanita Indonesia Gelar Latihan Perdana, Senin (8/3/2021)

Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys  akan mengemban tugas sebagai Plt Dirut Pembangunan Sarana Jaya  sekitar tiga bulan terhitung setelah ditetapkan dengan opsi dapat diperpanjang.

Sementara itu, Humas Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yulianita Rianti mengatakan belum dapat memberikan pernyataan banyak mengenai kasus tersebut. Pihaknya masih menunggu KPK atas tindak lanjut kasus itu.

“Yang pasti Saat ini Perumda Sarana Jaya akan terus mengikuti dan menghormati proses yang dilakukan oleh pihak berwajib (KPK),” kata Yulianita Rianti.

Dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta menyeret Yoory dibenarkan oleh ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. Ia menyebut anak buah Anies Baswedan itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus korupsi.

“Berdasarkan informasi yang saya dapat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembelian lahan untuk proyek pengadaan rumah DP nol rupiah yang menjadi program Anies saat itu,” ungkap Azis.

Lahan ini berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur seluas 41.921 meter yang dibeli pada tahun 2019.

Penanganan perkara oleh KPK saat ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka termasuk Yorry dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Baca juga: Polisi Sebut tak Ada Korban atas Insiden Terbakarnya Dua Pos Milik Ormas di Pondok Aren

Baca juga: Temui Menko Polhukam, AHY Tunggangi Mobil Mewah Mercedes-Benz Seri Ini

Tim penyidik KPK bahkan dikabarkan telah bergerak cepat mengusut kasus ini dengan menggeledah sejumlah lokasi. Satu di antaranya sebuah kantor di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu (3/3).

Hanya saja, KPK belum mengumumkan nama nama tersangka dalam kasus itu. Hingga kini pun KPK belum menjelaskan secara detail mengenai kasus tersebut.

Sementara, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, menjelaskan, selain Yoory, KPK juga menetapkan tiga pihak sebagai tersangka, yakni Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan PT Adinara Propertindo selaku penjual tanah.

KPK tengah melakukan penyidikan setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti yang dimaksud adalah penggelembungan pembelian tanah.