Breaking News:

Virus Corona

Agar Tak Gagap Lagi Jika Ada Pandemi Lain, Doni Monardo Usulkan UU Kekarantinaan Kesehatan Direvisi

Doni mengatakan, sejauh ini pemerintah kesulitan menerapkan karantina wilayah, ketika terjadi wabah seperti pandemi Covid-19.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/Dany Permana
Doni Monardo menyarankan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan direvisi. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyarankan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, direvisi.

Revisi ini menurut Doni diperlukan, agar penanganan pandemi di Indonesia menjadi lebih baik.

"Alangkah eloknya, mari kita semua membantu memberikan masukan kepada para pihak."

Baca juga: Partai Demokrat: Ada Kekuatan Besar di Belakang Moeldoko

"Yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan revisi Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan," ujar Doni dalam Rakornas Rakornas Penanggulangan Bencana di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Doni mengatakan, sejauh ini pemerintah kesulitan menerapkan karantina wilayah, ketika terjadi wabah seperti pandemi Covid-19.

Padahal, langkah tersebut diamanatkan oleh UU Kekarantinaan Kesehatan.

Baca juga: Ogah Ribut-ribut, AHY Bakal Senyumin Moeldoko Andai Bertemu di Kemenkumham

Pemerintah, menurut Doni, kesulitan menerapkan karantina wilayah, karena tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan dasar hidup masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut, pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai hewan peliharaan.

"Pemerintah akan sangat sulit ketika menerapkan karantina wilayah, padahal itu sebenarnya jauh lebih efektif," ucap Doni.

Baca juga: Din Syamsuddin: KLB Partai Demokrat Atraksi Politik dan Tragedi Demokrasi yang Fatal

Melalui revisi UU Kekarantinaan Kesehatan, Doni menilai seluruh pihak termasuk pemerintah daerah juga dapat turut bergabung dalam penanganan wabah.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved