Omnibus Law

Salah Ketik UU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan Ada Motif Memperkeruh, Harus Diusut Tuntas

Arteria menambahkan, draf UU Ciptaker yang diberikan oleh Baleg DPR kepada pemerintah sudah rapi.

Editor: Yaspen Martinus
jdih.setneg.go.id
Halaman muka salinan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. 

"Jadi bukan nyari salah benarnya bagaimana, menyempurnakan UU ini sehingga bisa berkepastian hukum dan penuh kemanfaatan."

Baca juga: Minta Masyarakat Bersikap, Wakil Ketua Fraksi: Legal Standing PKS Lemah Jika Gugat ke MK

"Jadi lebih pada kepentingan lebih besar, yakni manfaat daripada hal-hal yang lain."

"Kita siap untuk kembalikan dan kita perbaiki langsung, pemerintah kasih lah yang ada logo-logonya Presiden RI, kita yang perbaiki biar enggak gaduh lagi."

"Arteria Dahlan aja pribadi siap memperbaiki," paparnya.

Baca juga: Yasonna Laoly: Undang-undang Cipta Kerja Sangat Reformatif dan Fenomenal

Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengakui ada kesalahan dalam Undang-undang Cipta Kerja yang diteken Presiden Jokowi pada Senin (2/11/2020) kemarin.

Namun, Pratikno mengatakan kekeliruan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut bersifat teknis, sehingga tidak berpengaruh terhadap substansi dan implementasi UU Cipta Kerja.

"Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja."

Baca juga: Diteken Jokowi, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Berlaku Mulai 2 November 2020, Ada 186 Pasal

"Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif, sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," kata Pratikno melalui pesan WhatsApp, Selasa (3/11/2020).

Pihaknya, menurut Pratikno, berusaha seteliti mungkin menyempurnakan berkas yang akan diundangkan.

Setelah menerima naskah Cipta Kerja dari DPR 14 Oktober, Kementerian Sekretariat Negara menurut Pratikno telah melakukan review.

Baca juga: Covid-19 Masih Bisa Hidup Beberapa Jam Setelah Pasien Meninggal, Ini 9 Pedoman Pemulasaraan Jenazah

Hasilnya, ditemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis.

"Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya," tuturnya.

Menurut Pratikno, masih adanya kesalahan teknis tersebut menjadi catatan dan masukan bagi pemerintah, untuk terus menyempurnakan kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan.

Baca juga: Tommy Sumardi Ajukan Diri Jadi JC, Klaim Tak Ada Kasus Djoko Tjandra Jika Ia Tak Bersuara

"Agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi," tuturnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved