Omnibus Law

Kapan KSPI Gelar Aksi Mogok Nasional? Said Iqbal: Masih Dirapatkan Dulu

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) belum memutuskan akan melakukan mogok kerja nasional atau tidak.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota
Presiden KSPI Said Iqbal hendak memberikan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (2/11/2020) 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) belum memutuskan akan melakukan mogok kerja nasional atau tidak.

Hal tersebut untuk menyikapi Undang-undang Cipta Kerja dan tidak naiknya upah minimum 2021, sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

"Masih dirapatkan dulu, waktunya belum ditentukan," ucap Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Rizieq Shihab Mau Kembali, Polri: Ya Pulang Saja, Kita Tidak Pernah Usir

Said menghargai keputusan serikat pekerja lainnya yang memutuskan akan mogok kerja nasional, seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang akan mogok kerja pada 10-11 November 2020.

"Tentang aksi elemen lain adalah hak dasar yang dijamin konstitusi sepanjang tidak anarkis," ucap Said.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan KSPSI AGN mendaftarkan gugaran uji materi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Salah Ketik UU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan Ada Motif Memperkeruh, Harus Diusut Tuntas

"Pendaftaran gugatan judicial review Undang-undang Cipta Kerja sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK, di bagian penerimaan berkas perkara," papar Said kepada wartawan, Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Menurutnya, gugatan tersebut diharapkan dapat membatalkan UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 2 November 2020.

Baca juga: Jusuf Kalla Prediksi Pandemi Covid-19 Indonesia Baru Berakhir pada 2022 karena Alasan Ini

"Isi undang-undang tersebut, khususnya klaster ketenagakerjaan, hampir seluruhnya merugikan kaum buruh."

"Kami minta Undang-undang Cipta Kerja dibatalkan atau dicabut," ujar Said.

Selain menempuh jalur Mahkamah Konstitusi, kata Said, KSPI juga akan melanjutkan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai hak konstitusional buruh yang diatur dalam undang-undang.

Baca juga: ICW Minta Tim Novel Baswedan Dilibatkan Cari Harun Masiku, Begini Tanggapan KPK

"Kami juga menuntut DPR untuk menerbitkan legislatif review terhadap UU No 11 tahun 2020."

"Dan melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi pasal UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks atau disinformasi,” papar Said.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Undang-undang Cipta Kerja yang sempat menuai kontroversi.

Baca juga: KPK Benarkan Salah Satu Mobil Hiendra Soenjoto yang Disita Berpelat RFO, Bakal Didalami Penyidik

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved